Home Hukum dan Kriminal BK Belum Tindaklanjuti Kasus Hukum Anggota DPRD

BK Belum Tindaklanjuti Kasus Hukum Anggota DPRD

DPRD Pati (dok)

Pati, 18/11 (BeritaJateng.Net) – Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, hingga kini belum menindaklanjuti kasus hukum yang menjerat anggota DPRD setempat, Teguh Bandang Waluyo, meskipun sudah berstatus tersangka atas kasus dugaan penipuan.

Menurut Ketua BK DPRD Pati Aris Sukrisno di Pati, Selasa (18/11), Badan Kehormatan masih menunggu proses hukumnya karena prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati.

“Jika belum ada keputusan hukum tetap, tentunya belum mengambil kesimpulan,” ujarnya.

Ia berharap, semua pihak menghormat proses hukum yang sedang berjalan tersebut.

Selain itu, lanjut dia, hingga kini BK juga belum menerima pengaduan berkait kasus yang menimpa salah satu anggota DPRD Pati tersebut.

Apabila ada pengaduan, katanya, BK bisa bakal mengambil langkah.

Ia berharap, semua pihak tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan atas kasus yang menimpa politisi dari PDI Perjuangan tersebut, bahwa setiap anggota DPRD yang tersangkut kasus hukum dipastikan melanggar kode etik.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Siti Aisyah memberikan penjelasan bahwa dirinya mengetahui salah satu anggotanya tersangkut kasus hukum justru dari media.

Teguh Bandang, kata dia, merupakan anggota baru di PDI Perjuangan karena baru bergabung menjelang Pemilu Legislatif 2014.

Sebelumnya, wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II Pati (Kecamatan Margoyoso, Tayu, Dukuhseti, dan Cluwak) itu menjadi anggota DPRD Pati dari Partai Pelopor.

Untuk saat ini, kata dia, partai belum mengambil sikap dan masih mengikuti proses hukum dengan tidak mengesampingkan azas praduga tak bersalah.

Kasus penipuan tersebut, berawal dari laporan Dewi Kristya Rini, warga Desa Winong, Kecamatan Pati Kota, yang melaporkan anggota dewan tersebut ke Polres Pati terkait dugaan penipuan.

Korban yang berlatar pendidikan kesehatan dijanjikan bisa diterima kerja di rumah sakit di Kabupaten Jepara dengan meminta imbalan sejumlah uang.

Pada tahap pertama, korban menyerahkan uang tunai senilai Rp65 juta pada 30 Oktober 2013.

Kemudian, korban kembali dimintai uang sebesar Rp25 juta, kemudian korban mentransfer uang senilai Rp15 juta dan menyerahkan uang secara tunai sebesar Rp10 juta.

Hanya saja, korban hingga kini belum juga mendapat panggilan diterima kerja di rumah sakit yang dijanjikan sebelumnya.

Korban juga berupaya menempuh jalur kekeluargaan, namun karena tidak menemukan titik temu lantaran tersangka belum menjamin pengembalian uang yang diserahkan sebelumnya, korban akhirnnya menempuh jalur hukum.

Polres Pati juga menetapkan politisi tersebut sebagai tersangka atas dugaan kasus penipuan dan jika terbukti bisa dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang Penipuan. (ant/pri)

Advertisements