Home Headline Bisnis Prostitusi GBL Ditutup, Pengusaha Minta Karaoke Tetap Beroperasi

Bisnis Prostitusi GBL Ditutup, Pengusaha Minta Karaoke Tetap Beroperasi

412
Sosialisasi penutupan bisnis prostitusi di GBL

Semarang, 25/6 (BeritaJateng.net) – Sejumlah pelaku usaha karaoke dan warga di lokalisasi Argorejo atau lebih dikenal dengan GBL khawatir akan pengalihfungsian lokalisasi tersebut. Sebab, jika terjadi maka akan bisa mematikan usaha mereka.

Rapat dipimpin Kasatpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, Camat Tugu Anton Siswartono dan perwakilan dari dinas sosial.

“Padahal dari tahun ke tahun itu omsetnya selalu menurun. Apalagi ada penurunan isu penutupan ini omset kami jadi turun sekitar 20 persen mulai dari sebelum puasa sampai lebaran kemarin,” ujar salah satu pengusaha karaoke di Gambilangu yang enggan disebutkan namanya usai mengikuti rapat sosialisasi yang diselenggarakan Satpol PP Kota Semarang di Gedung Balai Pertemuan RW VI, Kelurahan Mangkang Kulon, Selasa (25/6/2019).

Dia menerangkan untuk nominal pendapatan per bulan wisma yang memiliki room agak banyak dan bagus bisa sekitar Rp 10 juta. Jumlah tersebut terus menurun karena santernya isu penutupan GBL. Adapun untuk tarif karaoke rata-rata Rp 30 ribu per jam belum termasuk pemandu karaoke.

Ia meminta agar yang dihapuskan hanya praktik prostitusi. Sementara untuk karaoke tetap bisa berjalan dengan bebarengan rencana pembentukan wisata kuliner.

“Intinya kami ingin karaoke bisa tetap jalan, yang dihilangkan prostitusinya saja. Karena mayoritas warga disini mendatangkan pendapatan dari pengunjung,” imbuhnya.

Apalagi ia menilai rencana menghilangkan prostitusi di kawasan tersebut tergolong mendadak. Menurutnya sebelumnya Kota Semarang belum pernah memberikan sosialisasi maupun pelatihan sebagai bekal ketika nanti meninggalkan profesi lamanya.

“Kita khawatir adanya penutupan Ini selain membuat omset terus menurun, warga juga khawatir karena mereka banyak yang usaha makanan maupun kelontong,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto menerangkan, sesuai data ada 114 pekerja seks komersial di GBL yang siap pindah. Menurutnya, cepat tidaknya pengalihfungsian tersebut tergantung dari dana Kementrian Sosial.

Menurutnya untuk GBL yang di wilayah Kabupaten Kendal menjadi kewenangan Pemkab Kendal. Namun menurutnya tetangga kabupaten sebelah tersebut sudah melakukan persiapan dengan baik.

“Tadi kita sepakati tanggal 15 Agustus 2109. Karena proses administrasi dari Kementrian Sosial sekitar satu bulan. Kita akan lakukan dua sampai tiga kali lagi untuk melakukan sosialisasi lagi,” tandasnya. (El)