Home Ekbis BI Terbitkan Peraturan Untuk Dorong Kecintaan Uang Rupiah

BI Terbitkan Peraturan Untuk Dorong Kecintaan Uang Rupiah

Semarang, 22/11 (BeritaJateng.net) – Salah satu upaya Bank Indonesia untuk menggugah kecintaan terhadap Rupiah adalah dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) No.17/11/DKSP tanggal 1 Juni 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya ketentuan Bank Indonesia tersebut didasarkan oleh tiga aspek utama yaitu, Aspek hukum PBI dan SE tentang kewajiban penggunaan Rupiah merupakan ketentuan pelaksana dari UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, sekaligus menjadi pelengkap dalam menginterpretasi UU Mata Uang karena PBI ini mengakomodasi peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya seperti UU Perbankan, UU Penanaman Modal, dan lain-lain.

Selanjutnya, aspek kedaulatan bangsa. Rupiah merupakan salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia, sehingga Rupiah harus dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI dalam kegiatan perekonomian (Rupiah menjadi satu-satunya legal tender di NKRI).

Kemudian, aspek ekonomi, pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI diperlukan untuk mendukung kestabilan nilai tukar Rupiah yang merupakan bagian dari tujuan Bank Indonesia dalam UU No. 23 tahun 1999, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

“Dalam kondisi pasar valuta asing di dalam negeri mengalami kelebihan permintaan valuta asing, penggunaan valuta asing untuk transaksi di wilayah NKRI akan memberikan tambahan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, yang selanjutnya berpotensi mengganggu stabilitas nilai Rupiah,” ujar kepala Bank Indonesia Jateng- DIY Iskandar Simorangkir di Semarang.

Menurutnya, pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah ini dalam jangka panjang diharapkan dapat mencegah dolarisasi ekonomi yang saat ini cenderung semakin marak. Adanya trend dolarisasi berpotensi meningkatkan permintaan valas domestik yang berdampak negatif terhadap perekonomian.

Pada tahun 2007 demand valas penduduk di pasar valas domestik untuk kebutuhan transaksi pembelian barang dan jasa dengan sesama penduduk (di luar kebutuhan impor) adalah sebesar 19% dari total permintaan valas penduduk. Selanjutnya kebutuhan valas untuk transaksi pembelian barang dan jasa antarpenduduk berada pada tren meningkat, yaitu mencapai 52% dari total permintaan valas penduduk.

Di samping untuk transaksi perdagangan, lanjutnya, permintaan valas penduduk juga berasal dari kebutuhan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN). Dalam lima tahun terakhir perkembangan ULN, khususnya ULN Swasta mengalami peningkatan signifikan, yaitu mencapai USD 163 miliar. Penggunaan valas (khususnya Dolar Amerika) yang semakin masif di pasar valas domestik memberikan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

Sebagai salah satu upaya penegakan penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang “Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Institusi” tanggal 1 September 2014 oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Kepolisian RI.

Selanjutnya, Nota Kesepahaman tersebut ditindaklanjuti melalui empat Pedoman Kerja yang mengatur pokok-pokok kerjasama yang lebih spesifik, salah satunya mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, yang tercantum dalam Pedoman Kerja II tanggal 20 November 2014 tentang “Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah”.

Di samping mengenai kewajiban penggunaan Rupiah, dalam Pedoman Kerja II diatur pula mengenai tata cara penanganan dugaan tindak pidana terhadap uang Rupiah. Salah satu contoh tindak pidana terhadap uang Rupiah adalah pemalsuan uang.

“Banyaknya praktik pemalsuan uang tentunya dapat menciptakan ketidakpercayaan terhadap Rupiah, yang pada akhirnya menggerus kecintaan masyarakat untuk bertransaksi keuangan dengan menggunakan Rupiah,” imbuhnya.

Oleh karena itu, katanya, penanganan dugaan tindak pidana terhadap uang Rupiah menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penciptaan rasa aman dan kepercayaan dalam bertransaksi keuangan menggunakan Rupiah. Terkait dengan pemalsuan uang, berdasarkan data temuan uang palsu Bank Indonesia , penemuan uang palsu di Jawa Tengah pada triwulan III 2015 meningkat 36,28% (qtq) menjadi sebanyak 6.389 lembar, dari triwulan sebelumnya sebanyak 4.688 lembar.

Sampai dengan triwulan III 2015, total temuan uang palsu pada 2015 di Jawa Tengah telah mencapai 17.864 lembar. Dari total temuan tersebut, temuan uang Rupiah palsu didominasi oleh uang pecahan Rp50.000 dan Rp100.000, masing-masing sebanyak 9.729 lembar (54,5%) dan 7.551 lembar (42,3%), sedangkan pecahan lain persentasenya relatif kecil.

Di level daerah, Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja telah ditindaklanjuti melalui penandatanganan Pokok-Pokok Kesepahaman (PPK) tentang “Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah” pada tanggal 31 Agustus 2015.

Sosialisasi PPK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rangkaian penandatanganan PPK telah diselenggarakan sebanyak dua kali, yaitu di Solo (23 Oktober 2015) dan Purwokerto (6 November 2015), dengan mengundang para penyidik kepolisian di level Kepolisian Resor dan stakeholders terkait (pelaku usaha jasa sistem pembayaran). (Bj)