Home Headline Berpotensi Rusuh, Polri Diimbau Tak Izinkan Munas Golkar di Bali

Berpotensi Rusuh, Polri Diimbau Tak Izinkan Munas Golkar di Bali

image
Ketua Presidium IPW Neta S Pane

Jakarta, 26/11 (Beritajateng.net) – Indonesian Police Watch (IPW) mengimbau Kapolda Bali tidak memberikan rekomendasi ke Mabes Polri terkait rencana pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali. Sehingga Kapolri Sutarman bisa melarang dan tidak memberi izin pelaksanaan Munas yang direncanakan 30 November hingga 3 Desember 2014 mendatang.

Hal itu dikarenakan munas Golkar berpotensi kacau yang bisa membuat kerusuhan di Bali. IPW memberi apresiasi pada Menko Polhukam yang sejak awal sudah meminta Polri agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar.

“Permintaan Menko Polhukam itu tentu atas dasar analisa situasi dan kondisi Partai Golkar yang kian panas,” terang Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Rabu (26/11).

Sebab itu ia berharap Kapolri patut mencermati kondisi ini, sehingga tidak sekadar tidak memberi izin tapi juga melarang pelaksanaan Munas Golkar. IPW juga berharap Kapolda Bali segera menjelaskan ke Mabes Polri bahwa kondisi Pulau Dewata saat ini sangat kondusif. Sehingga, jika Munas Golkar dipaksakan akan terjadi kekacauan yang bisa berbuntut kerusuhan, yang tentu akan mengganggu stabilitas kamtibmas di pulau itu.

Bali pasca teror bom ungkapnya sudah sangat kondusif dan wisatawan sudah merasa nyaman di Bali. “Jangan sampai kenyamanan ini terganggu dan membuat wisatawan hengkang dari kawasan itu,”tandasnya.

IPW menilai Munas Golkar di Bali sangat berpotensi menjadi bentrokan besar antar massa pro dan kontra munas. Sebab sebelumnya sudah terjadi bentrokan dalam rapat pleno di DPP Golkar di Jakarta. Untuk menghindari kerusuhan yang lebih besar saat munas diselenggarakan di Bali, Kapolda Bali dan Kapolri diminta untuk melarang pelaksanaan munas itu.

Ia mengatakan potensi kekacauan di munas sudah terlihat, sebab acara itu menghadirkan lebih banyak kader Golkar dari DPD 1 dan DPD 2 seluruh Indonesia. Kapolda Bali dan Kapolri diminta perlu melihat bahwa fakta ini bisa mengganggu kamtibmas di Pulau Bali.

“Sebab itu, tidak ada lagi alasan bagi Polri untuk tidak melarang penyelenggaraan munas Golkar. Bagaimana pun Bali menjadi tolok ukur keamanan Indonesia bagi dunia internasional. Jangan hanya gara-gara kepentingan segelintir elit politik, kepentingan nasional terabaikan,”tandasnya. (BJ)