Home Nasional Bencana Asap : Belum Ada Penetapan Bencana Asap Sebagai Bencana Nasional (2)

Bencana Asap : Belum Ada Penetapan Bencana Asap Sebagai Bencana Nasional (2)

487

Kebakaran hutan
 
TIDAK mudah membuat klasifikasi atau penentuan besaran dari masing-masing indikator. Dalam Draft PP, bencana tingkat lokal (kabupaten/kota) jika jumlah korban jiwa kurang dari 100 orang, kerugian kurang dari Rp 1 milyar, cakupan wilayah kurang dari 10 km2, Pemda masih mampu menangani berdasar SDM, sumberdaya finansial dan pemerintahan masih berjalan.

Bencana tingkat Provinsi jika jumlah korban kurang dari 500 orang, kerugian kurang dari Rp 1 trilyun, cakupan wilayah lebih dari 1 kab/kota, pemda Provinsi masih berjalan.

Sedangkan Bencana Nasional indikatornya korban lebih dari 500 orang,  kerugian lebih dari Rp 1 trilyun, cakupannya beberapa kab/kota lebih dari 1 provinsi, dan pemprov dan pemkab tidak mampu mengatasinya.
 
“Indikator yang tak kalah penting adalah apakah keberlangsungan pemerintahan di daerah kab/kota/provinsi masih berjalan. Bupati/Walikota adalah penangggung jawab utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya. Pemprov dan Pemerintah Pusat memberikan penguatan Pemkab/Pemkot,” ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kapusdatin Humas BNPB.

Menurutnya, urusan bencana adalah urusan bersama yang dalam era otonomi daerah urusan bencana juga didesentralisasikan. Artinya Bupati/Walikota menjadi penanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana di wilayahnya.

Gubernur dengan segala sumber daya yang dimiliki memberikan bantuan kepada kabupaten/kota yang terkena bencana. Daerah tetangga memberikan bantuan pada daerah yang terkena bencana.

Pemerintah Pusat memberikan bantuan yang bersifat ekstrem yang tidak dimiliki daerah, baik manajerial, pendanaan, logistik dan peralatan, dan administrasi.

“Jadi Pemda memiliki tanggung jawab besar karena otoritas mengatur daerah dan rakyatnya dengan segala kewenangan sesuai aturan yang ada,” terangnya. (BJ/Bersambung)

Advertisements