Home Lintas Jateng Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tembus Rp. 2 Triliun

Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tembus Rp. 2 Triliun

bupati jepara2

Jepara, 11/08 (BeritaJateng.net) – Belanja daerah Kabupaten Jepara sepanjang tahun 2015, diproyeksikan melampaui angka Rp. 2 triliun. Hal ini mengemuka ketika berlangsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Jepara beragenda Penyampaian Ranperda APBD Perubahan Tahun 2015. Bupati Jepara H. Ahmad Marzuqi menyebut belanja yang direncanakan sepanjang tahun 2015, tepatnya sejumlah Rp. 2.019.847.686.000,-.

Dalam rapat yang dipimpin oleh ketua DPRD Dian Kristiandi, bupati menyebut rencana belanja itu mengalami kenaikan sebesar 15,91 persen dibanding sebelumnya. Dalam penetapan awal APBD 2015, belanja daerah semula direncanakan Rp. 1,742 triliun.

Proyeksi kenaikan belanja yang disampaikan eksekutif dalam Ranperda APBD perubahan, mengacu pada naiknya sejumlah pos pendapatan daerah. Seperti biasa, dana perimbangan menjadi pemasok pendapatan mayoritas dalam struktur keuangan daerah.

”Dana perimbangan yang semula Rp. 1.050 triliun, direncanakan naik sebesar Rp. 65,8 miliar menjadi Rp. 1,118 triliun,” kata Ahmad Marzuqi saat menyampaikan pengantarnya.

Pada pos dana perimbangan tersebut, kenaikan sepenuhnya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Rp. 74 miliar menjadi Rp. 140 miliar. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp 936 miliar.

Meski kenaikan pendapatan terjadi di sejumlah pos, total pendapatan daerah yang akan dipatok pada APBD Perubahan tahun 2015 hanya mencapai Rp. 1,803 triliun. Dengan demikian terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 215,9 miliar. Namun, kata bupati, defisit anggaran tersebut akan ditutup dari surplus pembiayaan daerah dalam nominal yang sama.

Usai penyampaian pengantar tersebut, rapat paripurna sebenarnya mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi. Namun saat pimpinan rapat menawarkan sesi tersebut, seluruh anggota dewan yang hadir tidak memanfaatkannya.

Tiga anggota dewan, masing-masing Sunarto, SE., Arofiq, dan Ahmad Marchum sempat menyampaikan interupsi terkait agenda tersebut. Namun pada akhirnya disepakati pandangan umum akan diberikan pada pembahasan di tingkat komisi.(Bj18)