Home Lintas Jateng Bawaslu Demak, Masih Temukan DPT Bermasalah

Bawaslu Demak, Masih Temukan DPT Bermasalah

984
0
Bawaslu Demak, Petakan Kerawanan Pemilu di Kota Wali

Demak, 10/9 (BeritaJateng.net)  – Pasca ditetakannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019, pada 23 Agustus 2018 lalu, Bawaslu Kabupaten Demak masih menemukan sejumlah DPT bermasalah.

Dari 862.128 pemilih yang tersebar di 3.615 TPS , Bawaslu Demak masih menemukan adanya data ganda dalam DPT (NIK dan nama ganda ), pemilih tanpa Nomor KK, nomor KK tidak sesuai standar, nomor KK diluar Demak, orang yang sudah meninggal dunia, nama yang tidak jelas keberadaannya serta anggota kepolisian juga masih ditemukan dalam DPT.

“Ta, DPT Demak yang berbasis pada sistem informasi data pemilih (Sidalih) itu, masih belum sesuai harapan, khususnya berkaitan dengan validitas data pemilih. Di lapangan, Bawaslu masih banyak temuan,” ungkap
Khoirul Saleh, Ketua Bawaslu Demak.

Bawaslu Demak, sambung Khoirul, sudah menginstruksikan kepada panwascam dan pengawas desa / kelurahan untuk melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih.

” Jangan sampai ada warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, kehilangan hak konstitusinya, karena tidak terdaftar dalam DPT. Sementara yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, malah masuk DPT, ” kata Dia.

Khoirul menambahkan, pencermatan juga dilakukan terhadap indikasi adanya nomor induk kependudukan invalid, nomor identitas penduduk itu bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, karena 16 digit angka didalam NIK tersembunyi informasi.

Dua angka pertama dari depan adalah kode provinsi, dua angka kedua adalah kode kota/kabupaten, dua angka ketiga adalah kode kecamatan, dua angka keempat adalah kode tanggal lahir, dua angka kelima adalah bulan lahir, dua angka keenam adalah tahun lahir, empat angka di terakhir adalah nomor komputerisasi.

” Nah, seperti saya yang penduduk Demak, nomor induk kependudukan (NIK) diawali 33.21 sedangkan angka dibelakangnya mengikuti seperti kode kecamatan, tanggal lahir dan seterusnya,” bebernya.

Pengawasan secara inten akan terus dilakukan, guna memastikan akurasi DPT. DPT bermasalah tentunya juga akan mempengaruhi efisiensi biaya logistik terutama surat suara dan rawan terjadi adanya penyalahgunaan hak pilih.

“Jika pencermatan DPT telah optimal selesai dilaksanakan, kami akan segera merekomendasikan temuan DPT bermasalah ini kepada KPU Demak untuk ditindaklanjuti,” tutupnya. (El)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here