Home Headline Bawaslu Blora Rekomendasikan Oknum Lurah Ke KASN Lantaran Terbukti Tak Netral

Bawaslu Blora Rekomendasikan Oknum Lurah Ke KASN Lantaran Terbukti Tak Netral

211

BLORA, 25/10 (BeritaJateng.net) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blora menetapkan salah seorang oknum Lurah berinisial AW di Kecamatan Blora, lantaran terbukti tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Blora.

Sebelumnya warga di Blora, melaporkan oknum Aparatur Sipil Negara ASN pada Senin (21/10) lalu, ke Bawaslu Kabupaten Blora.

Ia dilaporkan warga diduga menlanggar netralitas ASN dalam Pilkada 2020. Ia menghadiri kegiatan disalah satu warganya.

Dalam kegiatan tersebut ternyata sejumlah warga itu mendukung salah salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Blora Umi Kulsum-Agus Sugiyanto (UMAT).

Dan oknum ASN yang diketahui seorang Kepala Kelurahan Jetis bernama AW, ikut mengucapkan yel yel dukung UMAT, UMAT menang.

Laporan Dugaan Pelanggaran oknum Lurah sebelumnya telah di tindaklanjuti Bawaslu Blora dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PB/Kab/14.10/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020. Atas nama Pelapor MM dan terlapor AW seorang PNS di Kecamatan Blora.

Dalam register Bawaslu Blora tersebut, terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Hukum Lainnya. Dan setelah melalui pembahasan dengan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), melibatkan Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian Blora.

Dugaan Pidana Pemilihan belum memenuhi unsur, namun dinyatakan terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Sehingga oleh Bawaslu Blora dugaaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dihentikan dan Pelanggaran Hukum Lainnya diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Hari ini kami kirimkan suratnya (rekomendasi) ke KASN, karena yang bersangkutan telah terbukti ikut dalam rapat internal atau pertemuan terbatas dengan salah satu tim pemenangan pasangan calon”, ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Blora, Sugie Rusyono, Sabtu (24/10).

Sugie menjelaskan bahwa yang bersangkutan melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terhadap netralitas ASN.

Aturannya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil.

Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Serta tidak mengindahkan himbauan netralitas dari pimpinannya.

”Terkait sanksinya itu kewenangan KASN, tindak lanjut dari rekomendasi ini pada prinsipnya Bawaslu menunggu proses selanjutnya dari KASN, apa saja yang dilanggar terlapor AW telah kami sampaikan juga ke KASN.” Pungkasnya. (Her/El)