Home DPRD Kota Semarang DPRD : Honor Pegawai Tidak Tetap Non-Guru Bakal Disesuaikan UMK

DPRD : Honor Pegawai Tidak Tetap Non-Guru Bakal Disesuaikan UMK

931

Semarang, 29/12 (Antara) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyatakan honor pegawai tidak tetap (PTT) non-guru di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan disesuaikan upah minimum kota (UMK).

“Pada tahun depan, honor untuk guru tidak tetap (GTT) atau honorer kan sudah disesuaikan UMK, yakni sebesar Rp1,9 juta/bulan. Nantinya, semua PTT di semua SKPD juga,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Selasa.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan penyesuaian honor GTT memang menimbulkan kecemburuan PTT yang ada di SKPD lain, termasuk kelurahan dan kecamatan, apalagi banyak di antara mereka yang sudah mengabdi selama puluhan tahun.

Ia mengakui kalangan PTT yang sudah puluhan tahun mengabdi di jajaran SKPD, termasuk kantor-kantor kelurahan dan kecamatan memang belum digaji secara layak, bahkan ada yang hanya mendapatkan honor sebesar Rp300 ribu/bulan.

Menurut dia, para PTT yang sudah puluhan tahun mengabdi di SKPD-SKPD di lingkup Pemerintah Kota Semarang memang layak untuk disesuaikan dengan UMK sebagaimana GTT, dan yang diperlukan pertama kali adalah langkah pendataan.

“Sampai saat ini, belum ada data mengenai jumlah PTT atau honorer yang ada di setiap SKPD. Pendataan ini penting untuk menentukan kebijakan penyesuaian honor sesuai UMK. Makanya, kami dorong SKPD melakukan pendataan,” katanya.

Supriyadi menjelaskan penyesuaian honor untuk PTT yang ada di jajaran SKPD Pemkot Semarang nantinya tetap diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), tetapi pengelolaannya bisa dikerja-samakan dengan pihak ketiga.

“Ya, misalnya dengan sistem kontrak atau bagaimana, para PTT ini akan bekerja dengan sistem kontrak. Nanti, kan bisa dikerja-samakan dengan pihak ketiga, tetapi besaran honornya tetap disesuaikan dengan UMK Kota Semarang,” katanya.

Maka dari itu, ia mendorong seluruh SKPD untuk berkonsolidasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Semarang untuk memvalidasi pendataan jumlah PTT yang selama ini ada di seluruh jajaran SKPD yang ada di lingkup pemkot setempat.

“Sama seperti GTT, Dinas Pendidikan kan sudah mempunyai ‘database’ jumlah GTT yang ada di seluruh satuan pendidikan. Jadi, penyesuaian honor sesuai UMK bisa dilaksanakan dengan mengacu ‘database’ yang sudah ada,” katanya.

Selain itu, Supriyadi menekankan pentingnya seleksi dalam perekrutan PTT ke depannya yang diterapkan di seluruh SKPD agar sumber daya manusia (SDM) yang direkrut sesuai dengan standar yang ditentukan, atau tidak dilakukan asal-asalan.

“Selama ini, indikasinya kan adanya kedekatan dengan pimpinan instansi, dan sebagainya. Makanya, untuk ke depannya memang harus profesional. Kalau mau merekrut PTT, ya, harus diseleksi dengan cermat dan benar,” pungkasnya. (Bj/ant)

Advertisements