Home Headline Bapenda: Perolehan Pajak Air Tanah Di Semarang Belum Maksimal 

Bapenda: Perolehan Pajak Air Tanah Di Semarang Belum Maksimal 

449
0
Ilustrasi
         Semarang, 13/3 (BeritaJateng.net) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang mengakui jika pendapatan pajak di sektor pajak air tanah sangat dibawah target yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi (Permprov) Jawa Tengah (Jateng).
         Pasalnya, sesuai dengan ijin yang dikeluarkan dan penelitian dari Pemprov Jateng paling tidak di Kota Semarang jumlah pendapatan pajak dari air tanah bisa mencapai ratusan miliaran rupiah.
         “Air tanah memang ada pergub baru salah satunya tarif. Kita harus menyesuaikan ke tarif yang ada di Pergub. Kalau di Perda itu tarifnya terlalu rendah,” tegas Kepala Bapenda Yudi Mardiana, Selasa (13/3).
         Yudi mengakui jika sampai saat ini masih sedikit, para pengguna air tanah yang tersentuh, baik oleh Pemkot Semarang maupun Pemprov Jateng. Sehingga targte sebanyak Rp 200 miliar dari perolehan pajak penggunaan air tanah secara komersil masih dinilai di bawah rata-rata terget pemasukan pajak.
         “Air tanah sentuhannya sedikit, target hanya 200 miliar, sedikit.  Idealnya bisa 500 miliar. Yang baru terdaftar tidak bisa menentukan sendiri, itu ijin di ESDM Propinsi. Setelah ijin, baru bisa ditarik pajaknya,” terangnya.
         Yudi mengungkapkan jika penggunaan air tanah oleh pihak-pihak yang mengkomersilkan seperti hotel dan restauran mereka mayoritas harus mengajukan ijin. Hanya saja, disisi lain masih banyak para pengguna air tanah yang sampai saat ini tidak terdeteksi oleh Pemkot Semarang dan Pemrov Jateng, meskipun pihaknya telah melakukan operasi pencarian penggunaan air tanah untuk hal-hal komersil.
         “Air tanah, sebagian banyak yang ijin. Itu tidak berijin itu bukan berarti dia bandel bukan. Tidak terdeteksi ataupun belum lapor. Kita kan ada operasi updating, terus muter setiap daerah untuk menemukan siapa pengguna jasa air tanah yang belum mengajukan ijin. Air tanah bisa untuk hotel-hotel. Kecuali di Perumahan tidak ada unsur komersial. Hotel, tempat komersial pasti ada unsur komersialnya. Pergub sudah ada. Mengacunya ke Pergub,” bebernya.
         Yudi menambahkan jika idealnya untuk wilayah Kota Semarang, pajak air tanah yang harusnya bisa masuk ke Pemkot Semarang dalam bentuk pajak, jika tidak mengalami kebocoran jumlahnya mencapai antara Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar.
          “Kota Semarang idealnya bisa 400 sampai 500 miliar. Kalau sudah terdaftar semua, baru bisa dimaksimalkan. Ini kan masalah air tanah baru trend sekarang. Kalau dengan restoran hotel beda lagi,” pungkas Yudi Mardiayana.(El)