Home DPRD Kota Semarang Banyak Proyek Tak Rampung, Kontraktor Nakal Asal Tawar Harga Terendah

Banyak Proyek Tak Rampung, Kontraktor Nakal Asal Tawar Harga Terendah

787
Kondisi Pasar Simongan yang baru mencapai progress 52 persen sehingga dipastikan tidak akan rampung pada akhir tahun ini karena masih banyak pekerjaan yang terbengkalai. 
**Rusak Anggaran, Pekerjaan Proyek Tak Selesai
        SEMARANG, 25/1 (BeritaJateng.net)  – Sejumlah kontraktor yang mengikuti lelang di Kota Semarang patut diwaspadai. Mereka merusak anggaran Pemkot Semarang dengan cara mengikuti lelang pekerjaan proyek berani menawar harga paling rendah dan waktu singkat.
          Sehingga kontraktor tersebut memenangkan lelang tersebut. Tetapi dalam teknis pelaksanaan, ternyata pekerjaan tidak selesai. Mereka dibayar sesuai prosentasi hasil penyelesaian pekerjaan pun tidak merugi. Tetapi anggaran Pemkot Semarang menjadi rusak, karena mengakibatkan sisa anggaran pembangunan tersebut menjadi Silpa dan pekerjaan pembangunan terancam mangkrak karena tidak selesai.
          “Begini, saya percaya teman-teman di jajaran Pemkot Semarang telah bekerja sesuai aturan. Saking takutnya menyalahi aturan, mereka tidak berani memenangkan kontraktor yang berkualitas,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Pihadi.
          Mengapa demikian? Karena sesuai aturan, kontraktor yang dimenangkan adalah kontraktor yang menawar dengan harga terendah, sesuai aturan administrasi. “Tapi karena dlosor-dlosoran menawar harga teredah, ternyata ada kontraktor yang mampu menyelesaikan pekerjaan, dan ada kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan,” katanya.
          Dalam teknis pelaksanaan kegiatan, kata Hendi sapaan akrab Hendrar Prihadi, Pemkot Semarang hanya mengawasi saja. Mulai dari pemakaian konstruksi baja, besi, semen, dan lain-lain, harus sesuai dengan ukuran sebagaimana perencanaan. “Misalnya memakai konstruksi baja, ketebalan 10 centimeter ya harus pakai 10 centimeter. Tidak bisa dikurangi ukuran yang telah direncanakan. Kalau kemudian dalam pelaksanaannya kontraktor bilang wah nggak bisa pak, karena harganya rendah. Yang seperti itu ya urusanmu,” ujarnya.
          Hendi menyayangkan kalau kemudian kontraktor tidak berani menjalankan karena takut merugi. Apalagi hingga pekerjaan tersebut tidak berjalan. Menurutnya, hal itu murni kesalahan kontraktor. “Ini salah siapa? Ya pasti salah kontraktor. Dia berani menawar dengan harga rendah. Mestinya kalau dia berani menawar, otomatis harus berani memertanggungjawabkan dokumennya. Kalau dia nggak berani nggak usah menawar rendah,” tegasnya.
          Hingga saat ini Hendi mengakui ada beberapa kontraktor yang kurang bertanggungjawab atas pekerjaannya. Tetapi secara keseluruhan, menurut dia tidak signifikan. “Kegiatan Pemkot Semarang ada 3.233 proyek kegiatan, jadi kalau ada tiga atau empat pekerjaan yang gagal, masih bisa dimaklumi. Itupun rata-rata dilakukan oleh kontraktor yang tidak bonafit. Kalau tidak berkualitas kenapa dipilih sebagai pemenang? Lha dia menawar paling rendah, syarat-syarat administrasinya juga lengkap. Kalau kami memenangkan kontraktor yang bukan harga terendah pasti ada yang menggugat,” katanya.
           Hendi mengimbau mestinya rekanan memiliki komitmen terhadap harga yang ditawarkan dalam dokumen lelang tersebut. “Misalnya ada pembangunan 10 lantai, pagunya Rp 100 miliar, ditawar Rp 60 miliar, dengan spek yang telah ditentukan dan kontraktor berani, maka ya sudah itu harus dipertanggungjawabkan. Besi, semen, dan lain-lain semunya harus sesuai dengan RAB. Wah kalau terjadi tidak sesuai dengan spek itu termasuk pidana korupsi,” katanya.
          Hendi juga menegaskan sedikitnya telah memblacklist sebanyak tiga kontraktor. Di antaranya kontraktor yang menangani pembangunan Jalan Gotongroyong, Jalan Indraprasta, dan pembangunan Pasar Simongan. “Kemarin ada kontraktor mau diblacklist bawa-bawa nama seorang aparat penegak hukum. Kalau ketentuannya blacklist ya diblacklist saja. Semuanya harus terbuka dan transparan,” katanya.
           Anggota Komis C DPRD Kota Semarang Suharsono mengatakan dasar pelelangan atau pengadaan barang dan jasa APBD/APBN adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya. Perpres tersebut telah mengatur secara normatif dan teknis untuk mendapatkan penyedia barang jasa yang dibutuhkan pemerintah.
           “Tentu dalam menentukan penyedia barang jasa pemerintah dalam hal ini panitia  unit layanan pengadaan memilih yang responsif sesuai dangan dokumen administrasi dan dokumen teknis serta harga yang kompetitif,” katanya.
           Tetapi panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) juga harus bersikap tegas untuk menentukan pemenang penyedia barang jasa dengan memilih kontraktor profesional. Tentunya harus memiliki pengalaman kerja yang baik serta harus diklarifikasi secara faktual.
          “Meskipun harga paling responsif dan paling efisien tetapi harus dilihat kemampuan serta pengalaman kerjanya. Juga memberi kesempatan lebih terhadap penyedia kota setempat. Agar mudah mengklarifikasi terhadap kemampuan penyedia,” katanya. (Bj/El)
Advertisements