Home Headline Bangun Arteri Yos Sudarso, DPU Semarang Digugat Rp 24,38 Miliar

Bangun Arteri Yos Sudarso, DPU Semarang Digugat Rp 24,38 Miliar

245
0
       SEMARANG, 16/5 (BeritaJateng.net) – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang digugat Ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang oleh Slamet Wibowo, warga pemilik lahan yang terdampak pembangunan Jalan Arteri Yos Sudarso di Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.
        Gugatan diajukan atas perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 144/Pdt.G/2018/PN Smg tertanggal 13 April 2018. Gugatan tersebut telah berjalan dua kali sidang mediasi dengan ketua majelis hakim Edi Suwanto, hakim anggota Casmaya dan Suparno. Sementara hakim mediator yaitu Bayu Isdiyatmoko.
       Dalam gugatannya, penggugat menuntut DPU Kota Semarang untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 17,38 miliar dan ganti rugi imateriil sebesar Rp 7 miliar. Sehingga total ganti rugi yang diminta penggugat yaitu Rp 24,38 miliar.
        “Iya memang ada gugatan atas pembangunan Jalan Arteri Yos Sudarso di Tambakrejo. Penggugat menuntut Rp 24,38 miliar sebagai ganti rugi. Tapi kami akan cek dan telusuri terlebih dahulu mengenai kepemilikan lahan itu,” kata Kabag Hukum Pemkot Semarang, Abdul Haris.
      Haris menuturkan, dirinya merasa aneh dengan gugatan tersebut. Pasalnya, pembangunan Jalan Arteri Yos Sudarso dilakukan pada 1995 silam. Namun baru 2018 ini muncul gugatan kepemilikan lahan.
       “Tapi kami tidak tahu juga bagaimana kejelasan status kepemilikan lahannya. Makanya perlu kami telusuri. Karena bisa jadi penggugat adalah ahli waris,” ucapnya.
         Haris mengungkapkan, gugatan tersebut akan dirapatkan terlebih dahulu mengingat jarak pembangunan dengan pengajuan gugatan cukup jauh. Selain akan menelusuri status kepemilikan lahan, pihaknya juga akan meminta appraisal harga lahan yang menjadi objek gugatan.
       Pada sidang mediasi kedua yang digelar pekan lalu dengan agenda jawaban atas gugatan, DPU Kota Semarang meminta penundaan sidang dengan alasan akan melakukan pengukuran lahan terlebih dahulu.
        “Kami di bagian hukum tidak tahu teknis sebenarnya. Hanya bertugas mengcounter gugatan di Pengadilan. Karena itu minta waktu untuk melakukan pengukuran terlebih dahulu,” papar Haris.
         Dalam gugatan tersebut, penggugat merasa sebagai pemilik sah menurut hukum atas tanah yang tercatat dalam buku D/C 964 Persil 36 kelas DII dengan luas kurang lebih 29.050 meter persegi yang dibelinya dari pemilik sebelumnya yaitu Fatchurrohman.
          Serta, lahan yang tercatat dalam buku D/C 965 Persil 36 kelas DII dengan luas 43.700 meter persegi yang dibeli dari pemilik sebelumnya yaitu Amat Rozy. Kedua bidang lahan tersebut tercatat dalam buku C Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang.
        Penggugat menuntut hakim menyatakan DPU Kota Semarang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena telah menggunakan sebagian dari luas tanah milik penggugat untuk pembangunan Jalan Yos Sudarso atau arteri utara tanpa seizin pemilik lahan. Karena itu, penggugat menuntut ganti rugi materiil dan imateriil sebesar Rp 24,38 miliar.
          Kepala DPU Kota Semarang, Iswar Aminudin mengaku belum mengetahui adanya gugatan tersebut meski proses gugatan sudah dua kali sidang mediasi. Hanya saja, pihaknya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai lahan yang menjadi objek gugatan itu.
         “Akan kami cek dulu detilnya. Gugatan itu belum masuk ke kantor, saya belum tahu. Tapi kalau iya, kita akan ikuti putusan pengadilan saja,” ucapnya.
          Gugatan lahan atas pembangunan jalan Arteri Yos Sudarso tidak kali ini saja. Sebelumnya, DPU Kota Semarang juga pernah digugat oleh pemilik lahan lainnya yaitu Uut Sri Rahayu, warga Rejomulyo, Semarang Timur.
         Gugatan itu terjadi pada 2016 lalu dan selesai dengan mediasi. DPU yang saat itu dituntut ganti rugi materiil Rp 7,29 miliar dan imateriil Rp 5 miliar, bersedia membayarnya setelah kesepakatan hasil mediasi disahkan oleh hakim.
        “Sebelumnya juga ada gugatan itu. Saya tidak tahu bagaimana proses pembebasan lahan saat pembangunan dilu karena saya belum menjadi pimpinan di DPU,” pungkasnya. (El)