Home News Update Aturan Bebas Kendaraan Justru Bikin Macet

Aturan Bebas Kendaraan Justru Bikin Macet

Semarang, 27/11 (BeritaJateng.net) – Aturan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dituangkan dalam Pergub Nomor 550/54 Tahun 2015 mengenai hari bebas kendaraan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah menuai kontroversi. Pasalnya, petugas yang dilapangan tidak memahami aturan tersebut.

Petugas di lapangan yang menjaga pintu memberlakukan aturan tersebut kepada seluruh tamu yang akan masuk ke lingkungan Pemprov Jateng, wartawan bahkan tamu PNS dari luar kota pun, mobil atau sepeda motornya dilarang masuk ke lingkungan Pemprov Jateng. Padahal jelas dalam aturan tersebut hanya berlaku untuk PNS di lingkugan Pemprov Jateng. Tidak hanya itu, karena PNS memarkirkan kendaraanya di jalan sekitaran kantor Pemprov, arus lalu lintas pun macet.

Ironisnya lagi, petugas yang menjaga pintu bersikap tidak bersahabat dan cenderung arogan. Siapapun dilarang masuk kecuali kendaraanya diparkir di luar pagar.

Beberapa wartawan menerima perlakuan tidak baik dari penjaga pintu, meski mereka sudah mengatakan dengan baik-baik, tapi dijawab ketus oleh penjaga pintu.

“Kalau mau masuk ya jalan kaki, motornya ditinggal,” ujar Donny Marendra wartawan MNC Grup menirukan pembicaraan penjaga pintu.

Mendapatkan jawaban ketus itu, Donny pun menanyakan kenapa sepeda motornya tidak diperbolehkan masuk, lagi-lagi dijawab ketus dengan mengatakan “ini aturan, harus dilaksanakan”.

Sambil mencari tahu, Donny pun akhirnya dengan terpaksa meninggalkan sepeda motornya diluar pagar dan jalan kaki menuju ruang wartawan yang ada di komplek kantor Gubernur Jateng. Selain itu beberapa wartawan juga menerima perlakuan yang hampir sama.

Aturan kendaraan dilarang masuk komplek Pemprov juga berlaku untuk tamu PNS yang diluar lingkungan Pemprov. Nampak beberapa mobil plat merah dari luar Semarang juga hanya bisa parkir di luar pagar.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Humas Pemprov Jateng Sinoeng Rahmadi mengatakan aturan bebas kendaraan itu hanya berlaku untuk PNS di lingkungan internal Pemprov, diluar PNS tidak berlaku aturan tersebut.

“Aturannya sudah jelas, aturan bebas kendaraan di lingkungan Pemprov Jateng hanya berlaku untuk internal PNS di lingkungan Pemprov Jateng, diluar itu tidak. Jadi petugas di lapangan yang melarang non PNS masuk ke lingkungan Pemprov adalah tidak benar,” tangas Sinoeng.

Untuk itu lanjut Sinoeng, pihaknya akan berkoordinasi dengan biro terkait untuk memberikan pemahaman kepada petugas di lapangan supaya aturan tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang akan berkepentingan di Pemprov Jateng.

“Kami atas nama Pemprov mohon maaf atas perlakuan yang kurang baik dari petugas di lapangan. Kami akan membawanya ke rapat koordinasi untuk memberikan pemahaman yang di lapangan,” ujar Sineong.

Seperti diketahui, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengeluarkan aturan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 550/54 Tahun 2015 mengenai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Bagi Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Sampai Tahun 2020.

Aturan tersebut sudah berjalan mulai 30 Oktober 2015 lalu. Pada tiga bulan pertama pada hari Jum’at minggu IV setelah ditetapkanya SK Gubernur. Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan tidak menggunakan kendaran bermotor ketika berangkat kerja. Kemudian peraturan tersebut juga berlaku untuk tiga bulan kedua pada hari Jum’at minggu ke III dan IV.

Pada tiga bulan ketiga mulai bulan April 2016 maka bebas kendaraan bermotor bagi pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan di laksanakan pada setiap hari Jum’at.

Tiga Bulan Pertama Setelah ditetapkannya SK Gubernur :

Jum’at tanggal 30 Oktober 2015 (Minggu ke-IV);
Jum’at tanggal 27 November 2015 (Minggu ke-IV);
Jum’at tanggal 25 Desember 2015 (libur natal 2015).

Tiga Bulan Kedua :

Jum’at tanggal (22 dan 29) Januari 2016 (Minggu ke-III dan ke-IV);
Jum’at tanggal (19 dan 26) Februari 2016 (Minggu ke-III dan ke-IV);
Jum’at tanggal (18 dan 25) Maret 2016 (Minggu ke-III dan ke-IV). (BJ)