Home Headline Atasi Pungli, IUJK Online Diluncurkan

Atasi Pungli, IUJK Online Diluncurkan

264
Atasi Pungli, IUJK Online Diluncurkan

Semarang, 14/8 (BeritaJateng.net) – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Semarang melakukan sebuah inovasi dalam upaya meminimalisir terjadinya tindak percaloan dan pungutan liar (Pungli). Khususnya yang berlangsung pada usaha jasa konstruksi yang ada di Kota Semarang.

Proses tersebut dilakukan melalui peluncuran Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Online Mandiri. Program pelayanan online ini turut mempercepat proses perizinan, berlangsung gratis, dan dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor dinas terkait.

”Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Apalagi di tengah era digital melalui 4.0, yang melayani perizinan secara offline sehingga tidak harus datang ke kantor,” ujar Kepala DPM PTSP Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki, saat ditemui di sela-sela peluncuran program layanan IUJK Online Mandiri, di Hotel Grand Candi.

Layanan program tersebut, papar Ulfi, mengunakan aplikasi tertentu yang terkoneksi antara jaringan komputer dinas dengan pemohon yang mengajukan perizinan. Prosesnya kemudian dilanjutkan melalui pencetakan dokumen melalui sebuah printer. Dokumen ini sah karena telah terbubuhi tanda tangan kepala dinas terkait, dalam bentuk digital.

”Untuk bentuk penuntasan programnya, diberlakukan pencetakan secara mandiri untuk dokumen-dokumennya. Melalui pembubuhan tanda tangan non basah lewat tanda tangan printing atau digital,” papar dia.

Sementara itu, Ketua Gapensi Kota Semarang, Devri Alfiandy, mengatakan, hingga saat ini telah ada sebanyak 500 anggota jasa konstruksi yang tergabung dalam organisasi tersebut. Dia mengapresiasi kehadiran IUJK Online Mandiri yang disebutnya mampu membantu mempercepat proses perizinan usaha jasa konstruksi di Kota Semarang.

”Ini merupakan terobosan yang bagus karena mempercepat ¬†keluarnya dokumen IUJK Online Mandiri. Bagi kami, ini layaknya sebuah ”SIM” yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa konstruksi. Mereka yang tidak punya IUJK akan dianggap melanggar aturan,” ungkap dia.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Semarang Pemuda, Suwilwan Rachmat, mengatakan, pihaknya merupakan lembaga resmi yang mendapatkan amanah dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Berkaitan dengan jasa konstruksi, maka setiap proyek yang memperkerjakan buruh atau pekerja harus mendapatkan perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja.

”Jadi para kontraktor atau pemilik proyek tidak perlu memikirkan lagi, saat telah mendaftarkan pekerjanya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Di sini negara telah hadir dalam memberi perlindungan resiko kecelakaan kerja, baik yang menimbulkan kecacatan maupun kematian. Resiko kecelakaan kerja yang harus ditangani rumah sakit seperti pembiayaan, akan ditanggung BPJS Ketenagakerjaan,” tutur dia.

Adapun pelaksanaannya di Kota Semarang, Suwilwan Rachmat mengaku, Pemkot telah mengimbau kepada kontraktor agar mendaftarkan atau melaporkan proyeknya di awal pekerjaanya. Hal tersebut sudah berlangsung dengan baik.

”Hari pertama ada tukang yang telah bekerja, maka perlindungan harus langsung sudah berjalan. Jika tidak seperti itu, bila terjadi kecelakaan kerja maka resikonya tidak bisa langsung ditanggung atau ditangani karena belum terdaftar. Walaupun itu nantinya juga harus dilaporkan, karena menjadi tanggung jawab perusahaan,” ucap dia. (El)