Home Lintas Jateng APTI Demak Minta Presiden Perhatikan Petani Tembakau

APTI Demak Minta Presiden Perhatikan Petani Tembakau

262
APTI Demak Minta Presiden Perhatikan Petani Tembakau

Demak, 31/10 (BeritaJateng.net) – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Demak , meminta Presiden RI , Joko Widodo agar lebih memperhatikan nasib petani tembakau di tanah air, termasuk petani tembakau Demak.

Hal itu disampaikan oleh Muhammad Rifai , Ketua APTI Demak saat mengikuti peringatan hari tembakau sedunia di Bandung, Jawa Barat.

Acara yang berlangsung selama dua hari, Senin – Selasa (28 – 29 /10/2019) tersebut, dihadiri oleh ribuan petani tembakau Indonesia, baik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Padang, NTB dan sejumlah provinsi lainnya.

“Kami meminta bapak presiden jangan hanya mendengarkan keinginan menteri keuangan saja, yang menaikan cukai tembakau, tapi bagaimana nasib para petani tembakau. Tolong pikirkan juga mereka,” kata Rifai , Rabu (30/10/2019).

Ketika berbicara tembakau, sambung Rifai, memang serba dilematis. Disisi lain pemasukan yang diterima negara dari cukai rokok luar biasa besar, akan tetapi disisi lain tekanan dari industri farmasi terkait kesehatan juga luar biasa besarnya

“Dengan rencana kenaikan cukai sampai 23% dan 35% diharga jual eceran , ini akan berdampak terhadap petani tembakau Indonesia,” ujar aktivis yang akrab disapa Jamus.

Menurut Jamus, di Kabupaten Demak dengan luasan lahan tembakau kurang lebih 2478 hektar dan menghasilkan tembakau 2080 ton per tahun, mampu mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau hingga Rp 14 milyar.

“Karena itu, APTI mendesak pemerintah batalkan kenaikan cukai. Dan segera menjalankan Permentan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pembatasan Import tembakau dari luar negeri dan menjalankan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156/pmk 010/2018 (PMK156/2018) perubahan dari PMK Nomor 146/pmk 010/3017 (PMK 146/2017) tentang cukai,” tandasnya.

“Kami juga meminta dalam implementasi dana DBHCHT pemkab benar-benar mengalokasikan prioritas untuk para petani tembakau. Selama ini kami melihat belum begitu optimal dalam implementasinya.
Ini karena DBHCHT masuk dalam APBD baik propinsi maupun kabupaten,” tutupnya. (El)