Home Lintas Jateng APBD Pemkot Surakarta Baru Terserap 77,6 Persen

APBD Pemkot Surakarta Baru Terserap 77,6 Persen

balaikota_Surakarta_p6dlipSolo,18/12 (Beritajateng.net) – Anggaran yang ada di APBD 2014 sampai saat ini baru terserap sebanyak 77,6 persen, dan untuk dana alokasi khusus (DAK) pendidikan baru bisa digunakan sebesar 19,8 persen.

“Belanja Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta sebesar Rp1,6 triliun dan baru bisa dicairkan Rp1,2 triliun. Hal ini artinya serapan anggaran belanja baru mencapai angka 77,6 persen,” kata Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkot Surakarta Suyamto kepada wartawan di Solo, Kamis.

Ia mengatakan masih minimnya serapan lantaran Pemkot Surakarta melakukan pembayaran dengan sistem semua program berjalan sepenuhnya. Dengan kata lain, pembayaran bisa dilakukan jika pekerjaan dalam satu program sudah selesai semua.

“Ya sekarang kalau ada yang baru terlaksana separoh, ya tidak kami bayarkan dulu. Kalau sudah jalan 100 persen, maka akan langsung kita bayarkan. Kalau kita menunda nanti malah salah,” katanya.

Ia mengatakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkot Surakarta yang memiliki rating tertingggi bagi dinas dalam hal serapan anggaran. Dirinya memaparkan Surakarta mendapatkan bantuan DAK 2014 sebanyak Rp43,8 miliar, dan Rp20 miliar di antaranya masuk ke Disdikpora.

“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Petunjuk Teknis (Junkis) baru keluar di akhir anggaran. Jadi, ya belum bisa dicairkan semua. Bayangkan saja, pencairan maksimal 19 Desember. Padahal, saat ini dari Rp20 miliar baru terserap Rp4 miliar atau 19,8 persen. Hanya sisa tiga hari untuk mencairkan DAK termin IV. Apa ya bisa dicairkan semuanya,” katanya.

Ia mengatakan, meski demikian, dana sertifikasi guru sudah dicairkan semuanya dengan total Rp180,7 miliar. Sedangkan non sertifikasi juga sudah cair sebanyak Rp1,7 miliar. Jadi, Pemkot tidak punya hutang ke guru.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Surakarta, Budi Suharto mengatakan minimnya serapan anggaran khususnya dari DAK bukan disebabkan tidak maksimalnya kinerja dinas. Namun, hal itu lebih disebabkan masalah teknis dari pemerintah pusat.

“Disdikpora tidak bisa disalahkan. Kalau sistemnya seperti ini terus, kami yakin anggaran yang terserap juga tetap minim. Jadi, memang perlu ada perbaikan dalam hal waktu pengeluaran Juknis DAK,” katanya.(ant/pj)