Home DPRD Kota Semarang Antisipasi Pasien Membludak, 11 Puskesmas Disiapkan Tampung UHC

Antisipasi Pasien Membludak, 11 Puskesmas Disiapkan Tampung UHC

63
0
Walikota Semarang Hendrar Prihadi meninjau kondisi nenek Asih yang belasan tahun lumpuh dan hanya dirawat dirumah karena keterbatasan biaya. Melalui Program UHC, nenek Asih dibawa ke RSUD.
        SEMARANG, 14/11 (BeritaJateng.net) – Kekhawatiran kekurangan ruang atau tempat tidur (TT) di unit rawat inap (bangsal) kelas III di rumah sakit untuk melayani jaminan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Semarang, masih terus dicarikan solusi. Sebab, berdasarkan laporan Bed Occupancy Ratio (BOR) atau angka persentase penggunaan tempat tidur di unit rawat inap kelas III, rata-rata rumah sakit, mencapai 100 persen, terhitung hingga Oktober.
         Angka BOR kelas III tinggi terutama di rumah sakit milik pemerintah. Sedangkan untuk rumah sakit swasta yang memiliki angka BOR tinggi (kelas III) terjadi di beberapa rumah sakit seperti Panti Wilasa Dr Cipto dan Citarum, dan RS Sultan Agung. Maka bagi rumah sakit yang angka BOR-nya masih rendah, saat ini telah diminta untuk menyiapkan tambahan ruang kelas III untuk memback up pasien UHC.
         Selain itu, Pemkot Semarang sedang menyiapkan langkah-langkah lain untuk mengantisipasi  adanya kemungkinan kekurangan ruang rawat inap kelas III ini. Di antaranya dengan menyiapkan sebanyak 11 puskesmas di Kota Semarang untuk digunakan menampung pasien UHC, apabila kekurangan tempat.
          “Rencananya akan dilakukan juga di puskesmas-puskesmas yang ada rawat inapnya. Selain itu ada kebijakan dari RS, kalau penuh bisa dipindahkan ke kelas yang lebih tinggi. Minggu kemarin, Pak Sekda sudah mengundang seluruh direktur RS untuk menambah kelas III,” terang Wakil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.
          Ada sebanyak 11 puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. Di antaranya Puskesmas Karang Malang, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Karangdoro, Halmahera, Bangetayu, Srondol, Ngesrep, Mangkang dan Puskesmas Tlogosari Kulon. “Setiap puskesmas yang memiliki rawat inap kan sudah ada UGD-nya, sudah dokter yang jaga. Dan semua direktur rumah sakit sudah siap untuk mendukung kebijakan Bapak Wali Kota. Mereka semua support untuk menambah kamar,” katanya.
          Terkait komentar Komisi D DPRD Kota Semarang mengenai ketersediaan tempat tidur rawat inap kelas III di rumah sakit di Kota Semarang belum seimbang dengan jumlah warga Kota Semarang yang terdaftar di program UHC tersebut. Data menyabut, jumlah tempat tidur kelas III hanya tersedia 1.870–an. Sedangkan jumlah penduduk di Kota Semarang kurang lebih 1,65 juta.
          “Temen-temen DPRD jangan membandingkan antara jumlah kamar (tempat tidur) dengan jumlah penduduk di Kota Semarang. UHC ini yang tercover kan warga miskin yang belum memiliki jaminan BPJS. Seperti PNS, karyawan perusahaan, kan sudah tercover oleh BPJS. Jangan dipikir seluruh warga Kota Semarang UHC semua, enggak,” katanya.
           Mengenai usulan DPRD perlunya membuatkan aturan melalui Peraturan Kepala Dinas, Perwal maupun Perda, untuk mengatur rumah sakit menata proporsi kelas rawat inap, menurut Hevearita hal itu belum perlu dilakukan. “Ini kan sudah jalan, kalaupun kelas III itu penuh, mereka akan mengalihkan ke kelas yang lebih tinggi. Tapi bukan pasien yang minta. Kalau mengubah aturan dari pusat kan jelas tidak mungkin. Saya tanya, sekarang ada nggak komplain terkait UHC? Belum ada kan. Prinsipnya, pertama, Pak Wali Kota membuat program bahwa semua warga Kota Semarang kalau sakit sudah bisa tercover. Sudah itu saja, titik,” tegas mbak Ita sapaan akrab Hevearita.
            Kedua, lanjut dia, kalaupun ada rumah sakit yang kelas III-nya penuh, maka rumah sakit tersebut bisa upgrade kebijakan. “Tapi bukan pasien yang minta. Ketiga, tidak semua masyarakat Kota Semarang menggunakan fasilitas UHC. Datanya terintegrasi antara Dinas Kesehatan dengan BPJS. Keempat, sudah mengundang direktur rumah sakit untuk menambah kelas III. Para direktur akan mendukung dengan menambah ruang kelas III,” imbuhnya.
         Apalagi RSUD Kota Semarang pada 2018 mendatang juga akan menambah ruang rawat inap kelas III. “Semua berjalan secara pararel, ini kan baru berjalan satu bulan. Kelima, mengoptimalkan 11 puskesmas yang bisa dijadikan bangsal rawat inap kelas III. Yang terpenting sekarang jalan dulu. Kalau kita harus dipusingkan aturan ini-itu ya tidak selesai-selesai. Kan gitu. Kalau ada yang kurang-kurang nanti kami lengkapi,” katanya.
          Sebelumnya, anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Anang Budi Utomo mengatakan, proporsi jumlah tempat tidur dengan jumlah peserta BPJS termasuk peserta program UHC yang ditanggung pemerintah ini masih kekurangan. Maka ia menyarankan Pemerintah Kota Semarang memunculkan Peraturan Kepala Dinas untuk mengatur proporsi pembagian kelas di rumah sakit.
          “Kalau Peraturan Kepala Dinas itu tidak memungkinkan, maka perlu ditingkatkan ke Peraturan Wali Kota (Perwal). Kalau dari Perwal pun juga belum bisa mengatasi, ada kemungkinan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda). Karena kalau Perda nanti ada saksi pidana-nya,” katanya.
           Apabila tidak diatur, lanjut dia, pihaknya khawatir bahwa program UHC ini justru nantinya hanya akan menjadi pepesan kosong belaka. Karena layanan kelas III ini kamarnya tidak ada.  “Maka dari itu, kami mengimbau untuk diatur dengan menggunakan Peraturan Kepala Dinas, atau Perwal. Jika masih tidak mengatasi dibuatkan Perda,” katanya.  (Bj/El)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here