Home News Update Angkutan Lebaran 2015, KAI Gandeng Pemerintah Siaga Perlintasan Sebidang 

Angkutan Lebaran 2015, KAI Gandeng Pemerintah Siaga Perlintasan Sebidang 

IMG_20150406_132142

Semarang, 16/6 (BeritaJateng.net) – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi IV Semarang berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah untuk menjaga perlintasan sebidang pada masa angkutan Lebaran 2015.

“Sudah ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang bekerja sama untuk menjaga perlintasan sebidang yang selama ini tidak terjaga,” kata Kepala Humas PT KAI Daops IV Semarang Suprapto di Semarang.

Penjagaan perlintasan sebidang yang belum dilengkapi palang pintu sangat diperlukan, kata dia, utamanya saat masa angkutan Lebaran karena lalu lintas perjalanan kereta api (KA) sangatlah padat.

Ia menyebutkan jumlah perlintasan sebidang yang ada di wilayah Daops IV Semarang sebanyak 705 perlintasan, terbagi atas 507 perlintasan resmi dan sebanyak 198 perlintasan liar atau tidak resmi.

“Dari 507 perlintasan resmi, terbagi juga sebanyak 92 perlintasan yang sudah dijaga petugas, 20 perlintasan sudah dilengkapi AWS (alarm warning system), dan 395 perlintasan tidak dijaga,” katanya.

Sementara untuk perlintasan liar yang tercatat terdapat di sebanyak 198 titik tersebar di berbagai kabupaten/kota, kata dia, sudah jelas tidak dijaga karena dibuka secara ilegal oleh masyarakat sekitar.

Makanya, kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran pemkab/pemkot yang wilayahnya dilintasi jalan rel untuk membantu menempatkan penjaga selama masa angkutan Lebaran 1436 Hijriah.

“Banyak pemda yang sudah bekerja sama dengan kami, antara lain Pemkab Tegal, Pemkot Tegal, Pemkab Kendal, Pemkab Batang, Pemkab Pekalongan, Pemkot Semarang, dan Pemkab Bojonegoro,” katanya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian, kata dia, pihak yang berkewajiban untuk melengkapi rambu, menyediakan, dan merawat jalan disesuaikan tingkatannya.

“Kalau jalan nasional, ya, kewenangannya pemerintah pusat, jalan provinsi kewenangan pemerintah provinsi, sementara jalan desa atau kabupaten/kota adalah kewenangan pemkot/pemkab,” katanya.

Selain itu, kata dia, UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga sudah mengamanatkan bahwa palang pintu, penjaga, dan sirene hanyalah merupakan alat bantu pengamanan.

“Alat utama pengamanan adalah rambu-rambu lalu lintas di perlintasan. Artinya, keamanan yang terpenting justru dari kedisiplinan para pengguna jalan untuk menaati rambu-rambu,” pungkas Suprapto. (Bj05)