Home Hukum dan Kriminal Anggaran Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kota Semarang Telah Habis

Anggaran Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kota Semarang Telah Habis

755
Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Semarang, 7/10 (BeritaJateng.net) – Jumlah warga miskin kota Semarang yang terkena kasus hukum pada tahun 2015 sangat tinggi. Tercatat di tahun 2015, warga miskin yang terkena kasus hukum mencapai 127 orang, padahal anggaran yang disediakan hanya Rp 381 juta.

Hal ini seperti yang diungkapkan Kabag Hukum Pemerintah Kota Semarang, Abdul Haris bahwa anggaran bantuan hukum bagi warga miskin kota Semarang telah gentas atau habis.

Menurutnya, tingginya kasus hukum yang menerpa warga miskin dibanding dengan tahun 2011 lalu yang hanya berjumlah 24 orang, tahun 2012 sebanyak 67 orang, tahun 2013 berjumlah 116 orang, tahun 2014 berjumlah 104 orang dan tahun 2015 naik hingga 127 orang.

“Memang, di bagian hukum diberi anggaran untuk bantuan pendampingan bagi warga miskin yang terkena persoalan hukum. Bantuan tersebut berdasarkan peraturan daerah Kota Semarang no 4 tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang di dalam perturan tersebut salah satunya diatur tentang bantuan hukum bagi warga miskin. Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota no 10 tahun 2010 tentang fasilitas bantuan hukum bagi warga miskin,” ungkapnya, Rabu (7/10).

Di tahun 2015, anggaran penanggulangan kemiskinan untuk bantuan hukum bagi warga Kota Semarang hanya Rp 381 juta. Sedangkan pada tahun 2014 mendapat anggaran sebesar Rp 312 juta. Menurutnya dalam realisasi anggaran tersebut setiap warga miskin mendapat jatah pendampingan Rp 3 juta per orang.

“Anggaran ini sudah habis dan anggaran memang terbatas. Sedangkan pengajuan untuk bantuan hukum saat ini tinggi. Kalau dari prosentase tertinggi mencapai 60 persen, mereka terkena tindak pidana pencurian. Sedangkan 40 persennya ada yang terkena kasus penganiayaan, narkoba dan perceraian,” katanya.

Haris berharap ada aturan khusus tentang bantuan hukum bagi warga miskin. Karena selama ini pihaknya mengacu pada Perda no 4 tahun 2008 yang masih secara umum atau belum mengatur secara khusus terkait bantuan hukum.

“Selasa lalu sudah ditetapkan oleh panitia legislasi DPRD, bahwa perda bantuan hukum akan dibahas tahun ini. Harapannya Desember nanti perda itu sudah jadi,” terangnya.

Pada perda yang diajukan nanti, diharapkan ketentuannya lebih spesifik dan lebih ketat. Misal tentang aturan tindak pidana apa saja yang bisa mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Saat ini, mengacu pada perda lama warga miskin yang terkena kasus hukum bisa mengajukan permintaan bantuan lebih dari satu kali.

“Kalau Perda yang kita ajukan nanti ketentuannya ketat. Bantuan itu nantinya hanya diberikan satu kali seumur hidup kepada warga miskin yang terkena masalah hukum. Selain itu, advokad yang mendampingi juga harus memiliki badan hukum atau lembaga. Jadi tidak perseorangan lagi,” tegasnya. (Bj05)

Advertisements