Home Headline Analis : Persoalan Budi Gunawan Butuh Kompromi Tingkat Elit

Analis : Persoalan Budi Gunawan Butuh Kompromi Tingkat Elit

Komjen Budi Gunawan.foto/ist
Komjen Budi Gunawan.foto/ist
Komjen Budi Gunawan.foto/ist

Semarang, 19/1 (BeritaJateng.net) – Analis politik Universitas Diponegoro Semarang Budi Setiyono mengatakan solusi untuk memecahkan persoalan Kapolri terpilih harus dipikirkan bersama antarelite lembaga tinggi negara.

“Persoalan seperti ini, calon Kapolri (sekarang Kapolri terpilih) yang ditetapkan tersangka belum pernah ada sebelumnya di Indonesia. Bahkan, saya kira di negara mana pun belum pernah ada,” katanya di Semarang, Senin.

Menurut penasihat politik tokoh oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi itu, belum ada peristiwa serupa di negara lain yang bisa dijadikan referensi solusi untuk menyelesaikan polemik Kapolri terpilih sekarang ini.

Kalau sudah pernah ada peristiwa serupa, atau ada negara-negara lain yang mengalami peristiwa serupa, kata dia, solusinya bisa diimitasi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi sekarang ini.

“Makanya, semua lembaga negara yang terkait harus rapat bersama untuk membahas ini. Presiden, DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya untuk mencari jalan keluar,” katanya.

Pengajar FISIP Undip itu mengakui langkah koordinasi bersama dengan lembaga-lembaga tinggi negara lain yang terkait semestinya dilakukan Presiden sebelum memutuskan untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.

Meski sudah ada Plt, kata dia, status Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri terpilih masih terkatung-katung karena belum dilantik dan pasti masih muncul polemik atau pro-kontra atas persoalan itu.

Di sisi lain, kata dia, KPK tidak mungkin dipaksa untuk mempercepat penanganan kasus yang menjerat Kapolri terpilih, Komjen Budi Gunawan, sementara masih banyak kasus lain yang ditangani lembaga itu.

Sebenarnya, ia mengatakan bisa dilakukan pendekatan kekeluargaan agar Komjen Budi Gunawan berinisiatif mengundurkan diri sebagai Kapolri terpilih, dengan penuh kerendahan hati atau demi kepentingan bersama.

“Kalau ternyata tidak bisa, saya rasa ada baiknya Presiden mengajak lembaga tinggi negara terkait untuk membicarakan solusi atas persoalan ini. Meski sudah terlambat, ada baiknya dilakukan,” katanya.

Masukan, kata dia, perlu juga didengar dari kalangan akademisi, praktisi, dan lembaga-lembaga antikorupsi agar bisa diperoleh banyak opsi, dan alternatif jika opsi-opsi yang ada tidak bisa dilakukan.

“Paling penting, apa pun keputusan nanti untuk mengatasi polemik ini, harus kolektif hasil kompromi antarlembaga elite. Bukan keputusan Presiden sebagai individu meski punya hak prerogatif,” pungkas Budi. (Ant/BJ)