Home Headline Amankah Nyimpan Uang di Bank ?

Amankah Nyimpan Uang di Bank ?

161
0
Para pembicara dalam seminar "Amankah Menyimpan Uang di Bank ?" yang digelar FWPJT, OJK dan Bank Jateng.
Para pembicara dalam seminar "Amankah Menyimpan Uang di Bank ?" yang digelar FWPJT, OJK dan Bank Jateng.
Para pembicara dalam seminar “Amankah Menyimpan Uang di Bank ?” yang digelar FWPJT, OJK dan Bank Jateng.

— Bank Harus Bangun Daya Tahan agar Konsumen Nyaman

Semarang, 25/6 (BeritaJateng.net) -Membangun kepercayaan nasabah bank menjadi sangat penting, karena sekali konsumen tak percaya, tamatlah sebuah bank.

“Dunia perbankan harus belajar dari kerugian yag dialami nasabah selaku konsumen. Perbankan harus koreksi. Mengapa nasabah kebobolan. Bank harus mengoreksi apa kelemahan mereka. Bank harus aktif membangun daya tahan agar konsumen nyaman. Kalau konsumen nyaman, potensi menjadi costumer (nasabah). Bank kalau sudah tidak dipercaya akan tamat. Kehilangan kepercayaan adalah segala-galanya,” papar guru besar ekonomi Undip Prof Dr FX Soegiyanto, dalam seminar nasional “Amankah Menyimpan Uang di Bank: Menelisik Modus Kejahatan Perbankan” di Semarang, Kamis (25/6).

Selain Prof Soegiyanto, seminar yang digelar Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng (FWPJT) bekerjasama dengan Bank Jateng dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng-DIY itu menampilkan pembicara Kepala OJK Regional Jateng-DIY Y Santoso Wibowo, Ketua Perbarindo Jateng Dadi Sumarsana, serta Kasubdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng AKBP Sugeng Triyarto.

Lebih lanjut Prof Soegiyanto menegaskan, untuk membangun daya tahan diri, perbankan harus membangun dan memperkuat sistem di internalnya agar mampu membangun rasa percaya (trust) nasabah. Ada tiga aspek membangun daya tahan itu,yakni proses internal, kualitas sumberdaya manusia, dan teknologi.

“Jika kerugian nasabah akibat lemahnya internal, bank harus beri kompensasi. Bank harus memberi ganti rugi, harus tanggung jawab,” tegas ekonom Bank Jateng ini.

Namun demikian, konsumen juga tak boleh lalai. Agar tidak mengalami kerugian di kemudian hari, sebelum tanda tangan harus membaca dan emmahami betul semua informasi tentang produk perbankan yang dibelinya.

“Banyak kasus terjadi, tanda tangan tanpa tahu apa isinya, ini akan merugikan konsumen sendiri,” ujarnya.

Dia juga meminta agar konsumen perlu mewaspadai kemajuan teknologi, sehingga berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik. Untuk itu, media massa harus mampu menjadi guru. Media massa harus memiliki tanggung jawab mengedukasi konsumen.

Kepala OJK Jateng-DIY Y Santoso Wibowo menegaskan, menabng atau berinvestasi di bank, idealnya harus aman. Tabungan dijamin LPS (lembaga penjamin simpanan). Jika bank dicabut izin usahanya, LPS menjamin maksimal Rp2 miliar untuk setiap nasabah.

Menurut Santoso Wibowo, OJK fungsinya memberi izin, mengatur dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan. Kalau ada masalah, OJK juga berhak menyidik.

“Kalau ada masalah di sebuah bank, akan kita uji internal kontrolnya jalan tidak? Sistemnya jalan dengan benar atau belum? Dalam memeriksa bank, kita biasanya tidak membri tahu kapan diperiksa. Yang diperiksa kas-nya dulu. Brankas harus dibuka sama orang OJK. Kalau yang diperiksa sudah mulai bingung, pasti ada sesuatu. Kalau sudah dibuka dan dihitung, kita cocokan pembukuan. Begitu tidak klop, pasti bermasalah,” tegasnya.

Dia mencontohkan, kasus raibnya uang deposito Pemkot Rp 22,7 miliar yang raib di BTPN.

“Kok bisa raib? Sistem harusnya aman. Tapi, karena ada kolusi dengan oknum di internal bank, akhirnya bermasalah. Kalau tidak ada kolusi, semua pasti aman,” tegasnya.

Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Jateng Dadi Sumarsana menegaskan, menyimpan uang di BPR ditanggung aman.

“Saya jamin, menyimpan uang di BPR, seribu kali saya jamin aman,” tukasnya.

Sayangnya, masih ada masyarakat yang masih menganggap BPR bukan bank. Padahal, BPR dan bank umum sama-sama bank. Seperti halnya bank, BPR juga terus berupaya membangun kepercayaan nasabah.

“Kami lagi berjuang, ke OJK biar BPR bisa membuka ATM. Kalau ATM di bank umum kok banyak kejadian. Kita lagi belajar terbitkan ATM yang tidak menimbulkan masalah pada nasabahnya,” ujarnya.

Sebagai bentuk membangun trust, menurut Dadi, BPR punya manajemen kepatutan. BPR punya kewajiban laporan, neracanya, pengurus direksi, laba, dsb. Setiap akhir tahun juga harus lapor ke PPATK dan dimuat di media.

Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Sugeng Triyarto mengungkapkan sejumlah modus operandi dalam kejahatan perbankan.

Modus operandinya antara lain, mendapatkan kredit berkali kali untuk proyek yang sama. Dapat dilakukan dengan proyek dan jaminan yang sama, debitur mendapatkan kredit berkali-kali dari bank pemerintah yang berlainan. Debitur menggunakan badan hukum yang berlainan dengan jaminan dan proyek yang sama mendapatkan kredit berkali-kali.

Kejahatan lain, yakni mendapatkan kredit dengan jaminan fiktif. Bank berikan kredit pada lembaga pembiayaan tertentu dengan suku bunga dan syarat yang bersifat khusus. Bank terkait bentuk perusahaan secara riil tapi secara operasional tidak eksis.

“Ada pula pegawai bank menarik dana dari rekening nasabah yang kurang aktif dengan cara dipindahbukukan ke rekening penampungan. Contohnya, ada penguasaha yang duitnya diambil Rp2,6 miliar sama pegawai bank, ora kroso (tidak terasa) karena duitnya kebanyakan dan tersebar di banyak bank, sehingga jarang dicek,” ujarnya.

Salah satu peserta, Ngargono dari Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang menilai, dengan masih banyaknya kasus kejahatan perbankan, menyimpan uang di bank dan sejenisnya masih dirasakan belum sepenuhnya aman.

“Saya tiap hari baca koran, selalu berdoa semoga tidak ada yang merugikan konsumen, karena sudah sering terjadi konsumen selalu dirugikan saat menyimpan uangnya di bank dan lembaga keuangan lainnya,” tegasnya. (BJ)