Home Lintas Jateng Aksi Demo Serikat Tani Nasional Tolak Perpanjangan HGU

Aksi Demo Serikat Tani Nasional Tolak Perpanjangan HGU

641
Aksi Demo Serikat Tani Nasional Tolak Perpanjangan HGU

Semarang, 29/3 (BeritaJateng.net) – Ratusan para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Nasional Eksekutif Wilayah Jawa Tengah melakukan aksi demo penolakan perpanjangan HGU tanah untuk petani penggarap.

Aksi penolakan HGU para petani tersebut dimulai dari depan masjid Baiturahman Semarang menuju gedung Gubernur Jateng jalan Pahlawan Semarang.

‘Kami Serikat Tani Nasional (STN) yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP 33) Jateng menyatakan sikap bahwa dalam aksi ini, kami menolak perpanjangan HGU PT. Rumpun Sari Kaligintung, kedua memprioritaskan hak pengelolaan tanah kepada petani penggarap, Meminta klarifikasi kepada pihak KODAM IV Diponegoro atas temuan klaim tanah yang mengatas namakan KODAM, Mendesak pemerintahan Jokowi JK untuk menyatakan Darurat Agraria, Mendesak kepada pemerintah untuk membentuk panitia penyelesaian konflik Agraria Nasional yang sesuai dengan semangat UUD 45 pasal 33, dan Mendukung Perjuangan aksi jalan kaki 1000km petani Jambi menuju Istana Negara untuk menuntut janji presiden atas penyelesaian konflik yang mereka hadapi,” ucapnya saat berorasi didepan gedung Gubernuran Jawa Tengah jalan Pahlawan Semarang.

Menurutnya, dampak dari sistem perkebunan ala kolonial Belanda melahirkan pengelolaan dan kepemilikan modal secara turun-temurun dalam penguasaan tanah oleh pemerintah Belanda, bahkan sampai 75 tahun termasuk menyewakan tanah milik pribumi.

Aksi Demo Serikat Tani Nasional Tolak Perpanjangan HGU.
Aksi Demo Serikat Tani Nasional Tolak Perpanjangan HGU.

Lanjutnya, merujuk pada data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2015 telah terjadi 252 kasus konflik agraria di Indonesia, yang menyeret 108.714 keluarga. Jika diakumulasi dalam satu dekade terakhir, terjasi sekitar 1.772 konflig agraria pada luasan wilayah 6.942.381 hektar yang melibatkan 1.085.817 keluarga. Yang artinya dalam dua hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia.

“Banyaknya konflik agraria berbanding lurus dengan menurunnya kesejahteraan petani yang membuatnya makin jauh dari akses tanah. Praktek pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) oleh pelaku usaha mewarisi watak Belanda yang menerapkan sistem ‘Cultuurstelsel dan Agrarish Wet’ dengan memperkerjakan buruh petani menjadi buruh petik daun the yang dibayarkan murah,” tuturnya. (BJ06)