Home Headline Aksi Damai ‘Darurat Media’ di Jateng

Aksi Damai ‘Darurat Media’ di Jateng

211
Aksi Damai 'Darurat Media' di Jateng

Semarang, 1/5 (BeritaJateng.net) – Memperingati Hari buruh (May Day) yang jatuh pada 1 Mei, para buruh media di Semarang menggelar aksi damai di gedung Menara Suaramerdeka Semarang. Di gelarnya aksi tersebut merupakan bentuk desakan kepada perusahaan media dan pemerintah untuk lebih peduli terhadap nasib pekerja media.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang, Edi Faisol mendesak pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Tengah peduli terhadap nasib pekerja media.

“Selama ini banyak kasus pelanggaran, tapi kami melihat pemerintah daerah abai,” katanya saat aksi peringatan may day di depan menara Suara merdeka jalan Pandanaran Semarang.

Edi menyebutkan saat ini banyak pekerja media di Jawa Tengah tak mendapat upah sesuai nilai minimum kabupaten kota. Bahkan di Kota Semarang, Edi menyebutkan terdapat dua media besar yang jelas melanggar norma perburuhan yang merugikan para pekerjanya.

“Kedua perusahaan media cetak itu salah satunya harian Wawasan yang sudah tak terbit sekitar tiga pekan, perusahaan tersebut tak membayar upah, apa lagi pesangon ke pekerjanya,” terang Edi Faisol.

Lanjut Edi, satunya lagi media media Suara Merdeka juga sering telat membayar upah tanpa konpensasi bahkan memecat pekerjanya satu hari mendekati May Day.

Ironisnya, Edi menjelaskan, hal itu justru tak disikapi oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja provinsi maupun Kota Semarang. Ia menuding dinas provinsi cenderung tak mampu berbuat banyak karena saat AJI mengirim anggotanya untuk menanyakan kasus itu, dinas beralasan masih kekurangan tenaga pengawas industrial.

Bagi Edi, hal itu bukan menjadi alasan. Ia justru menuding ada hubungan konflik kepentingan antara birokrasi di pemerintahan dengan oligarki pengelola media.

“Buktinya dinas itu tahu harian Wawasan dan Suara Merdeka jelas melanggar norma perburuhan, tapi dinas tak berani menindak secara tegas,” ujarnya.

Sebenarnya kasus yang menimpa para pekerja Suara Medeka dan wawasan itu sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Kondisi itu menjadikan AJI Semarang menetapkan Jateng sebagai daerah darurat bagi pekerja media.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jateng Wika Bintang mengatakan, mayoritas kasus yang ada di Jateng didominasi industri yang menggaji buruh tidak sesuai dengan standar UMK.

“Saat ini ada dua media yang mengadu pada Disnaker karena upahnya di bawah UMK,” jelasnya.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jawa Tengah mencatat, ratusan perusahaan di Jateng masih memberi upah buruh di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Jateng.

Ia mencatat, dari hasil rekapitulasi Disnaker Jateng selama 2018, dari 3.122 ribu perusahaan yang diperikasa, terdapat 437 perusahaan yang melanggar.

“Kurang lebih terdapat 13 persen perusahaan yang tidak memberi upah sesuai standar upah minimum,” katanya.

Lanjutnya, bagi perusahaan yang tidak membayarkan gaji sesuai UMK bakal kena sanksi administratasi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 90 ayat (1).

“Bagi perusahaan yang menggaji buruh tidak sesuai UMK bisa dikenakan sangsi pidana paling lambat 1 tahun dan paling lama 4 tahun beserta denda sebesar Rp100-400 juta,” imbuhnya.

Disnaker, kata dia, membuka seluas-luasnya pintu masuk bagi masyarakat untuk melaporkan pengaduannya selama 24 jam kepada Disnaker.

“Saya minta pekerja yang dirugikan segera datang ke Disnaker agar dapat kami tindak lanjuti,” tambahnya.(AK/El)