Home Lintas Jateng Aksi Buruh Blokir Jalan, Tuntut PP 78 Di Cabut

Aksi Buruh Blokir Jalan, Tuntut PP 78 Di Cabut

Buruh Blokir Jalan

SUKOHARJO, 3/11 (BeritaJateng.net) – Ribuan buruh yang tergabung dalam delapan serikat ketenagakerjaan di wilayah Soloraya menggelar aksi di salah satu titik strategis di wilayah Solo Baru tepatnya di kawasan perdagangan elit sekitar jalan Ir Soekarno, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam orasinya mereka meminta agar pemerintah membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan yang dirasa tidak berpihak dan sangat merugikan para buruh.

Harno, tim Advoksasi dari gabungan buruh se Soloraya ini menjelaskan ketika PP no 78 diberlakukan maka upah yang selayaknya diterima buruh juga akan hilang. Pasalnya ini berkaitan dengan kelangsungan hidup sehari-hari.

“Aksi ini, selain itu ditujukan pada pemerintah pusat, juga pada Gubenur Jawa Tengah agar UMK 2016 menggunakan aturan yang lama, dan tidak menggunakan PP,” jelas Harno di sela aksi, Selasa (3/11/2015).

Sampai saat ini, jelas Harno UMP Jawa Tengah belum juga ditetapkan. Secepatnya UMP harus segera disahkan dan buruh menolak jika PP imenjadi acuan pemerintah provinsi untuk menetapkan standar upah buruh.

Sementara itu salah satu tim negosiator pengupahan gabungan serikat buruh se Soloraya Slamet Riyadi mengaku perjuangan mereka sangat berat, pasalnya berdasar pengalaman yang ada PP jika sudah di sahkan pasti sulit untuk dibatalkan.

“Harapannya hanya menuntut pada Gubenur Jawa Tengah untuk segera memberlakukan UMP Jawa Tengah. Propinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur sudah memiliki standart UMP, hanya Jawa Tengah saja yang tidak memiliki UMP,” paparnya.

Sesuai dengan UU, lanjut Slamet Gubenur harus menetapkan UMP Jawa Tengah setidaknya sama dengan propinsi lain. Seperti Jawa Timur UMPnya,Rp 2,9 Juta dan Jawa Barat Rp 3,1 juta.

Intinya ungkap Slamet, buruh menolak PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan karena bertetangan dengan Pasal 88 dan 89 UU Nomor 13 Tahun 2003. Pasalnya sistem dalam menentukan upah minimum ini dinilai belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja lajang. (BJ24)