Home News Update Akbar Tanjung: Konflik Golkar Selesaikan dengan Munaslub

Akbar Tanjung: Konflik Golkar Selesaikan dengan Munaslub

381

akbar Tanjung

SOLO, 11/3 (BeritaJateng.net) – Kisruh internal partai berlambang beringin tersebut membuat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menyarankan agar  konflik antara dua kubu tersebut harus diselesaikan dengan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub). 

Akbar mengaku, keluarnya keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang memutuskan untuk  mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol pimpinan Agung Laksono, belum bisa diterima. 

Pasalnya Keputusan Mahkamah Partai Golkar belum bersifat final. Ada perbedaan pendapat antara dua majelis hakim, dan itu belum bisa digunakan Menkumham sebagai landasan untuk mengesahkan salah satu kubu.

“Dua hakim Djasri Marin dan Andi Mattalatta memang mengabulkan permohonan kubu Agung dan memenangkan mereka. Namun dua hakim lainnya Muladi dan Has Natabaya menolak permohonan Agung,” jelas Akbar saat  menghadiri Dies Natalis ke 39 UNS, Rabu (11/3/2015).

Menurut Akbar hakim  Muladi dan hakim Has Natabaya memberikan Aburizal untuk melakukan upaya hukum. Itu berarti seri, posisinya masih 2:2. Harusnya tidak bisa dieksekusi (memutuskan salah satu pihak).

Sehingga lanjut Akbar, keputusan Menkumham yang memenangkan kubu Agung Laksono, tersebut masih bisa digugat, bahkan kubu Ical juga akan melaporkan ke polisi terkait  rekayasa yang dilakukan pengurus di tingkat pusat maupun daerah, saat digelarnya Munas Ancol,” papar Akbar.

Sebelumnya Akbar mengungkapkan permasalahan antara dua kubu yang sedang bersimpang jalan yakni kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono diselesaikan dan dicari jalan pemecahannya. Mereka harus bertemu dalam Munaslub. Baik kubu munas Bali maupun munas Ancol.

Akbar Tanjung sudah menyampaikan saran tersebut pada kedua belah pihak, baik terhadap kubu Aburizal Bakri maupun kubu Agung Laksono.
Namun pada akhirnya pihak Aburizal Bakri lebih menyelesaikan masalah tersebut ke jalur hukum lebih dulu atau maju ke PTUN (pengadilan tata usaha negara). (BJ24)