Home Hukum dan Kriminal Akademisi : Presiden Harus Tengahi Perseteruan KPK-Polri

Akademisi : Presiden Harus Tengahi Perseteruan KPK-Polri

abraham vs sutarman

Purwokerto, 23/1 (BeritaJateng.net) – Presiden Joko Widodo harus segera menengahi perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kata dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Hibnu Nugroho.

“Rupanya ini (perseteruan antara KPK dan Polri, red.) sudah dendam-dendaman. Jadi sudah tidak lagi aspek penegakan hukum, tetapi dendam, masing-masing mencari titik lemahnya,” kata Hibnu di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat.

Bahkan, kata dia, perseteruan tersebut semakin memanas dengan ditangkapnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri.

“Enggak mungkin Pak Bambang (Bambang Widjojanto, red.) seri, pasti ada kelemahannya,” kata dia yang pernah mengikuti seleksi calon hakim agung hingga tahap ketiga pada tahun 2012.

Menurut dia, kelemahan Bambang Widjojanto seperti yang disebut dalam pemberitaan, yakni pernah memberikan keterangan palsu pada sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010.

Oleh karena itu, kata dia, kelemahan yang dimiliki Bambang Widjojanto dijadikan dasar bagi Bareskrim Mabes Polri untuk menangkap Wakil Ketua KPK tersebut.

“Jadi, aspek politiknya kental. Aspek dendam, mencari kesalahan, itulah yang utama. Nah, sekarang tinggal Pak Bambang membuktikannya,” katanya.

Hibnu mengatakan jika bicara hukum berarti berbicara bukti.

Dalam aspek politik, kata dia, satu lawan satu sudah kena semua.

Akan tetapi, lanjut dia, aspek bukti tidak boleh diabaikan.

Terkait perseteruan antara KPK dan Polri yang semakin memanas, dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus segera turun tangan.

“Presiden sebagai kepala pemerintahan harus segera turun tangan. Ini semua (KPK dan Polri, red.) aparat pemerintah kok,” katanya.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh diam saja terhadap situasi dan kondisi yang terjadi saat ini.

“Presiden harus mendudukkan mana yang benar, mana yang salah, mana kepentingan politik, ini harus jelas,” katanya.

Ia mengatakan bahwa perseteruan antara KPK dan Polri harus segera dituntaskan terutama menyangkut rencana pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam hal ini, kata dia, apakah Budi Gunawan yang telah dijadikan tersangka oleh KPK akan dilantik sebagai Kapolri atau tidak akan dilantik.

“Jika tidak dilantik, mungkin masyarakat tenang. Tetapi aspek dendamnya muncul lagi,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, akan muncul “cicak vs buaya” jilid kedua.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (23/1) pagi dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan keterangan palsu sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Waringin 2010. (ant/BJ)