Home Headline Ahok Akan Pecat Siapapun yang Manipulasi Anggaran

Ahok Akan Pecat Siapapun yang Manipulasi Anggaran

ahok-aJakarta, 2/2 (Beritajateng.net) – Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengancam akan memecat siapapun yang melakukan manipulasi pada anggaran yang diperuntukan bagi program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Siapapun yang melakukan manipulasi dalam bentuk apapun terkait dana KJP akan kita pecat langsung,” kata Basuki di Jakarta, Senin.

Untuk mencegah dana KJP dimanipulasi terutama pada saat proses seleksi, kata Basuki, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah sistem terdahulu dengan yang baru serta diyakini sebagai langkah yang antitindakan penyelewengan.

“Dengan sistem yang kami ubah saat seleksi hingga akhir prosesnya yaitu penerimaan dana bantuan, saya kira anggaran KJP saat ini tidak bisa dimanipulasi seperti model yang dulu,” kata mantan Bupati Belitung Timur itu.

Perubahan sistem tersebut ada pada proses seleksi penerima kartu KJP yang melibatkan pihak sekolah, yang sebelumnya hanya oleh pejabat wilayah setempat seperti lurah atau camat dengan penertiban Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Yang menyeleksi sekarang langsung dari komite sekolah, wali kelas, kepala sekolah dan teman teman sekolah jadi kalian yang memutuskan siapa yang kurang mampu, baru lapor ke lurah untuk membuat SKTM,” katanya.

Dengan sistem penyeleksian baru, yang langsung melibatkan pihak sekolah, Basuki mengancam akan memecat siapapun dari pihak penyeleksi yang melakukan manipulasi apapun bentuknya baik data ataupun penyelewengan dana.

“Jadi kepala sekolah, wali kelas, komite sekolah, lurah dan camat yang melakukan seleksi jika ada manipulasi akan kita pecat langsung,” katanya.

Basuki juga menganggap dengan proses seleksi yang langsung dilakukan pihak sekolah tidak akan terjadi lagi kerja sama yang berpotensi merugikan keuangan daerah oleh pejabat lurah ataupun camat dengan masyarakat.

Selain proses seleksi, perubahan juga terjadi pada sistem penarikan dana bantuan pendidikan tersebut dari tunai menjadi elektronik agar tidak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya oleh orang tua siswa.

“Penarikannya juga kita akan kontrol dengan e-money, saya sedang bicarakan ini dengan pejabat terkait untuk menerbitkan e-money edisi khusus,” ujarnya.

Basuki menambahkan dengan perubahan sistem itu seorang siswa maksimum menggunakan 50 ribu setiap minggu untuk transportasi yang dirasakannya cukup untuk ongkos angkutan kota dan makan di kantin sekolah.

“Uang tersebut dengan e-money hanya bisa untuk ongkos makan dan belanja seragam atau perlengkapan sekolah di toko yang kita tentukan. Jadi nantinya uang itu tidak bisa ditarik oleh orang tuanya untuk beli Handphone atau apapun yang tidak ada hubungannya dengan sekolah,” ujar Basuki.(ant/bj02)