Home Headline Agus Minta Keadilan, Setahun Tanahnya Diserobot Tak Ada Tindaklanjut Kepolisian

Agus Minta Keadilan, Setahun Tanahnya Diserobot Tak Ada Tindaklanjut Kepolisian

360
Agus Hermanto, meminta keadilan pada Kepolisian setelah tanahnya diserobot orang setahun tak ada tindaklanjut polisi.

Semarang, 27/4 (BeritaJateng.net) – Agus Hermanto, seorang musisi dangdut yang sekaligus sebagai ketua PAMMI (Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia) Bekasi meminta keadilan dari kepolisian. Pasalnya, setahun ia menanti kepastian hukum teekait tananhnya yang diserobot orang. Hingga saat ini tak ada tanggapan dari kepolisian.

Agus Hermanto yang merupakan warga Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat sejak 26 Juli 2018 (tahun lalu-red) telah membuat Laporan Polisi ke Polres Sumenep dengan nomor : STPL/206/VII/2018/ Jatim/Res SMP yang ditanda-tangani oleh Banit SPKT II Aipda Edi Hermanto, tertanggal 28 Juli 2018.

Agus melaporkan tentang penyerobotan tanah dan penebangan pohon yg dilakukan oleh orang lain di atas tanahnya. Namun hingga kini tidak ada kabar dan tindak lanjutnya.

Menurut penjelasan Agus, dia punya sebidang tanah di Dusun Saluran Air, Desa Pamolokan, Kecamatan Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dengan sertifikat No : 35.15.02.13.1.01174 atas nama Siti Subaida (ibu kandung Agus Hermanto) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep.

Tiba-tiba ada pihak yang memagari bidang tanah tersebut dengan tembok bata serta menebang pohon pohon yang ada di tanah tersebut.

”Saya tahu kejadian tersebut ketika saya pulang kampung. Kemudian saya lapor kepihak Kepolisian,” kata Agus, sembari memperlihatkan surat laporan dari Polres Sumenep dengan nomor:STPL/206/VII/2018/Jatim/Res SMP yang ditandatangani oleh Banit SPKT II Aipda Edi Hedrmanto bertanggal 28 Juli 2018.

”Sampai sekarang bagaimana kelanjutan penanganan kasusnya tidak jelas, padahal terlapornya ada dan oknum yang diduga terlibat juga ada,” ujar Agus, Sabtu.

Menurut dugaan Agus, permasalahan dalam hal jual-beli dan penyerobotan tanah yang sering kali terjadi di desa Pamolokan, Sumenep, Jawa Timur tersebut, kuat diduga ada permainan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab, sebab tidak sedikit warga pamolokan yang mengalami hal serupa.

”Tanah siapa dijual oleh siapa, tapi yang jelas melibatkan oknum tertentu,” duga Agus.

Agus berharap, pihak Kepolisian bisa bekerja secara profesional sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI (Perkap No. 12 Tahun 2009), yang mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara. (El)