Home Hukum dan Kriminal 70 Persen Tower Telekomunikasi di Semarang “Liar”

70 Persen Tower Telekomunikasi di Semarang “Liar”

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

Semarang, 10/3 (BeritaJateng.net) – Dari sekitar 1.100 tower telekomunikasi yang didirikan di Kota Semarang, hampir 70 persen bermasalah dalam perizinan. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Khusus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi DPRD Kota Semarang Ari Purbono usai tinjauan lapangan ke sejumlah titik tower telekomunikasi di Kota Semarang bersama rombongan pansus tower telekomunikasi.

“Permasalahannya, hampir 70 persen tower yang berdiri itu bermasalah dalam proses perizinannya atau selesai di bawah tangan dibekingi olek oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujar pria yang merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Setelah melakukan pantauan dilapangan, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang itu mengatakan beking ada dari oknum aparat pemerintahan tingkat paling bawah, yakni kelurahan hingga pejabat Pemerintah Kota Semarang.

“Bahkan, ada juga beking dari DPRD. Persoalan ini, diperparah dengan belum adanya aturan mengenai pengelolaan menara telekomunikasi yang berdampak pada kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar,” tegasnya.

Menurut Ari, pansus yang membahas tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi tengah melakukan pembahasan dan kajian di lapangan untuk merumuskan regulasi yang mengatur persoalan tersebut.

“Dari paparan beberapa SKPD, ditemukan angka pendapatan yang hilang mencapai sekitar Rp2,59 miliar/tahun,” katanya.

Padahal, undang-undang yang mengatur retribusi pengendalian telekomunikasi sebenarnya sudah ada sejak 2009, sementara Pemerintah Kota Semarang baru mau mengaturnya sekarang ini.

“Berarti, kalau dihitung sejak 2009 hingga sekarang maka angka potensi pendapatan yang hilang sekitar Rp12,98 miliar. Sebab, di saat yang sama bermunculan banyak menara telekomunikasi,” kata Ari.

Sementara itu, dikonfirmasi ditempat yang berbeda, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang Sri Martini mengakui kemungkinan adanya tower ilegal di wilayah itu, namun jumlahnya tidak bisa dipastikan karena tidak masuk ‘database’.

“Pembangunan tower tanpa izin memang berpotensi terjadi. Pemilik tower kemungkinan hanya memegang izin Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) namun sudah berani mendirikan tower,” katanya.

Padahal, kata Sri Martini, pembangunan tower harus disertai dengan izin mendirikan bangunan (IMB) dan perizinan lainnya. (BJ05)

Advertisements