KPID terancam Tidak Memiliki Anggaran

SEMARANG, 11/9 (Beritajateng.net) – Perubahan kewenangan penyiaran dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat mengakibatkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah terancam tidak mendapat aggaran. Dengan demikian kegiatan kegiatan KPID ke depan terancam tidak dapat berjalan.

Dilema perpindahan kewenangan penyiaran ke pemerintah pusat seharusnya tidak perlu terjadi kalau pemerintah pusat memberikan anggaran untuk KPID di seluruh Indonesia, namun kenyataannya pemerintah pusat tidak menganggarkan di APBN murni 2018, sementara itu pemprov Jateng sudah tidak menganggarkan lagi.

Ketua KPID Jawa Tengah Budi SP mengatakan, peralihan kewenangan penyiaran yang tertuang dalam UU No 23/2014 tidak sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dimana dalam UU 32/2002 tersebut pembagian kewenangan penyiaran dibagi antara pemerintah pusat dan daerah.

“KPI kewenangan dan anggarannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara KPID oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya, Senin (11/9).

Lebih lanjut Budi SP menjelaskan, kewenangan dibidang penyiaran yang tertuang dalam UU Penyiaran sejak disusun sampai sekarang belum ada perubahan, oleh karena itu UU tersebut seharusnya menjadi rujukan utama di bidang penyiaran.

“Sebelum ini KPID menjadi UPT dari Diskominfo sehingga anggarannya nempel disana. Namun sekarang Diskominfo tidak lagi menganggarkan karena penyiaran bukan lagi menjadi kewenangan daerah,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Forum Komunikasi KPID seluruh Indonesia minta kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar menyikapi kondisi tersebut agar kegiatan KPID tetap bisa berjalan. Permintaan tersebut disampaikan forum komunikasi dan diterima oleh Dirjend Otonomi Daerah.

“Kebetulan forum komunikasi KPID itu ketuanya saya sendiri, alhamdulillah usulan forum disikapi dengan cepat oleh Mendagri dengan menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh gubernur yang isinya minta agar kegiatan kegiatan KPID difasilitasi dan dianggarkan di APBD,” bebernya.

Tidak hanya masalah anggaran, tambah budi SP, fasilitasi pemprov Jateng juga dikurangi. Diantaranya penarikan 3 orang kabid dan fasilitas mobil operasional yang semula ada 6 buah saat ini tinggal 3 buah.

“Bahkan dikatakan kalau PNS di KPID cukup hanya 1 atau 2 orang saja. Ini tidak mungkin, paling tidak kami butuh 10 PNS,” katanya.

Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi mengungkapkan, keberadaan KPID merupakan amanat undang undang sehingga kegiatannyapun harus mendapat suport penuh dari pemerintah daerah. Hal ini juga dikarenakan Undang Undang Penyiarannya juga masih tetap dan belum berubah.

“Peran KPID sangat vital, oleh karena itu kegiatannya harus tetap berjalan,” ungkapnya.

Rukma memahami kalau segenap komisioner KPID saat ini galau karena adanya pemindahan kewenangan yang berimbas pada ketidakpastian anggarannya. Namun demikian segenap komisioner diminta tetap semangat dalam melaksanakan program program kegiatannya.

“Mekanisme penganggarannya akan dicover dengan sistem hibah. Pemprov Jateng menyatakan siap untuk memfasilitasi dan mendukung anggaran yang dibutuhkan asal tetap proporsional,” katanya.

Politisi PDI perjuangan ini menambahkan, pihaknya sudah mempertemukan komisioner KPID dengan instansi terkait di lingkungan Pemprov Jateng seperti BAPPEDA, Biro Keuangan dan Aset serta Diskominfo ditambah dari Komisi A dan Komisi C DPRD Jateng.

“Persoalannya kalau dengan sistem hibah, KPID tidak bisa menerima setiap tahun secara berturut turut,” tegasnya.

Rukma berharap persoalan regulasi yang menaungi keberadaan kegiatan dan penganggaran KPID dapat segera teratasi sehingga kegiatannya tidak terganggu mengingat banyak persoalan penyiaran yang harus ditangani KPID seperti perpanjangan ijin beberapa lembaga penyiaran yang akan habis.

(NK)

Tulis Komentar Pertama

TINGGALKAN TANGGAPAN