Home Nasional 566 Tewas Akibat Bencana Alam 2014

566 Tewas Akibat Bencana Alam 2014

325

 
Semarang, 1/1 (Beritajateng.net) – Data sementara kejadian bencana di Indonesia selama tahun 2014, menunjukkan bahwa  bencana masih menjadi ancaman yang nyata.

Dari 1.525 kejadian bencana, telah menyebabkan 566 orang tewas, 2,66 juta jiwa mengungsi dan menderita, lebih dari 51 ribu rusam rusak, dan ratusan bangunan umum rusak.
Sutopo Purwo Nugroho,  Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB mengatakan, kerugian ekonomi akibat bencana tersebut mencapai puluhan trilyun rupiah.

“Dampak kebakarah hutan dan lahan Rp 20 triyun, banjir Jakarta Rp 5 triyun, banjir di Pantura Jawa Rp 6 triyun, banjir bandang di Sulawesi Utara Rp 1,4 trilyun, banjir dan longsor di 16 kab/kota di Jawa Tengah Rp 2,1 triyun, dan sebagainya,” ujar Sutopo.
 
Menurutnya, 99 persen bencana adalah bencana hidrometeorologi. Puting beliung adalah jenis bencana yang paling dominan selama 2014 yaitu 496 kejadian, kemudian banjir (458) dan longsor (413).

Dalam 3 tahun terakhir puting beliung memang jenis bencana yang paling banyak terjadi. Bahkan menyebabkan korban jiwa 57 tewas, 10,707 jiwa mengungsi, dan lebih 23 ribu rumah rusak selama 2014.

“Ancamannya makin meningkat dan menyerang semua wilayah, baik perdesaan maupun perkotaan,” tambahnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, longsor adalah bencana yang paling mematikan selama 2014. Ada 343 orang meninggal dan hilang akibat longsor, atau 60% dari dari total korban tewas akibat bencana.

“Longsor di Banjanegara yang menyebabkan 99 jiwa tewas dan 11 jiwa hilang merupakan bencana dengan korban terbanyak,” ujarnya.
 
Konsentrasi bencana terbanyak adalah di Provinsi Jabar (290 kejadian), Jateng (272), Jatim (213), Aceh (51), dan Sumsel (480).

Dilihat dari sebaran kab/kota, maka paling banyak ada di Bogor (37), Bandung (31), Sukabumi (29), Garut (26), dan Cianjur (23).

Pemda Jabar hendaknya memperhatiikan hal ini. Sebab bencana selalu berulang pada daerah-daerah ini. Penduduk yang padat yang tinggal di daerah rawan bencana hendaknya terus ditingkatkan kapasitasnya.

“Pengurangan risiko bencana harus menjadi pengarusutamaan dalam pembangunan di semua sektor,” pungkasnya. (BJ)