Home Lintas Jateng 501 Penerima Hibah di Demak Belum Sampaikan Pertanggungjawaban

501 Penerima Hibah di Demak Belum Sampaikan Pertanggungjawaban

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Semarang, 27/11 (Beritajateng.net) – Sebanyak 501 lembaga yang menerima dana hibah dan bantuan sosial pada 2013 dan 2014 di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqqodas.

“Nilai dana hibah dan bantuan sosial yang belum ada laporan pertanggungjawaban itu senilai lebih dari Rp30 miliar. Semua itu berdasarkan hasil koordinasi, supervisi, dan monitoring pencegahan korupsi yang dilakukan KPK di Provinsi Jawa Tengah,” katanya di Semarang, Kamis.

Menurut Busyro, KPK juga menemukan indikasi penyimpangan dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Kendal berupa penganggaran dana hibah yang belum mencantumkan daftar nama, alamat penerima serta besaran hibah.

“Di Kabupaten Kendal juga terdapat pemberian bantuan sosial berupa uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan rasio anggaran belanja modal terhadap total anggaran belanja masih rendah,” ujarnya.

Temuan lain KPK adalah permasalahan pajak meliputi pengelolaan pajak restoran yang tidak optimal karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak sesuai tugas fungsinya di Kabupaten Demak, sedangkan temuan di Kabupaten Kendal adalah sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak reklame belum diterapkan.

Busyro menjelaskan kegiatan koordinasi, supervisi, serta pencegahan korupsi oleh KPK yang bekerja sama dengan Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan Pusat serta BPKP Perwakilan Jateng itu didasari pada kewenangan KPK serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

“Ini penting, sebab telah banyak program pemerintah yang bergulir, baik melalui APBN maupun APBD, namun hasilnya belum secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah,” katanya.

Menurut dia, hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah di pusat dan di daerah karena semangat serta paradigma pembangunan nasional harus merujuk pada Pembukaan UUD 1945, yang harus berpihak pada rakyat.

“Pembangunan itu harus memperioritaskan rakyat sebagai penerima manfaat langsung karena yang berdaulat itu rakyat,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Busyro di sela kegiatan semiloka dengan tema “Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan di Provinsi Jawa Tengah” yang berlangsung di Gedung Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng.

Semiloka tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Direktur Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi BPKP Yus Muharaam, serta Kepala Perwakilan BPKP Jateng Bambang Wahyudi.(ant/pj)