Home Lintas Jateng Masyarakat Tembakau Protes Perda Kawasan Tanpa Rokok

Masyarakat Tembakau Protes Perda Kawasan Tanpa Rokok

SEMARANG, 4/2 (BeritaJateng.net) – Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Kabupaten Semarang memprotes disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diparipurnakan di DPRD Kabupaten Semarang pada tanggal 13 Desember 2015 yang lalu. Perda KTR tersebut dinilai tidak proporsional dan bertentangan dengan peraturan diatasnya.

AMTI Kabupaten Semarang yang didukung oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Gerakan Masyarakat Tembakau Indonesia (Gemati), Komunitas Perokok Bijak, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) siang tadi mendatangi Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah guna menyampaikan sikapnya.

Ditemui wartawan usai diterima perwakilan dari Biro Hukum, Ketua AMTI Kabupaten Semarang Budi Doyo mengungkapkan, penyusunan Perda KTR di Kabupaten Semarang tidak melibatkan stakeholderpertembakauan yang ada sehingga produk hukum yang dihasilkan dinilai tidak aspiratif sehingga pihaknya minta agar Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak mengesahkan perda dimaksud.

“Kami sebagai salah satu stakeholder tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan perda tersebut, oleh karena itu kami minta gubernur tidak mengesahkan Perda KTR di Kabupaten Semarang,” ungkapnya (4/2).

Menurut Budi Doyo, pasal pasal dalam Perda KTR tersebut berisi larangan larangan merokok dan berjualan rokok di kawasan kawasan yang dilarang. Sehingga memiliki imbas yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Semarang. Padahal rokok merupakan komoditas dagang yang cukup meguntungkan.

“Kalau Perda ini dipaksakan, bagaimana nasib pedagang. Belum lagi buruh industry rokok, petani tembakau dan masyarakat yang hidupnya bergantung pada perdagangan tembakau,” katanya.

Sementara itu penasehat AMTI pusat Suryokoco mengatakan, Salah satu isi dari perda tersebut adalah ancaman bagi perokok yang merokok di kawasan larangan. Mereka diancam dengan denda dan kurungan. Pasal ini terlalu berat dan dan harus direvisi.

“Rokok merupakan produk yang legal yaitu memiliki cukai. Mosok pengkonsumsinya diberlakukan hukuman berat melebihi pengguna narkoba. Pengguna narkoba saja tidak dihukum tapi direhabilitasi, tidak adil kan,” bebernya.

Pada kesempatan yang sama Ketua APKLI Jateng Lasiman menyampaikan bahwa Rokok merupakan komoditas dagang yang memberi keuntungan besar bagi pedagang kaki lima. Oleh karena itu dia berharap agar pemerintah daerah juga memperhatikan nasib pedagang kaki lima dalam membuat perda. Mengingat profesi pedagang merupakan alternative disaat situasi ekonomi sulit dan banyak PHK.

“Keuntungan jualan rokok cukup besar. Kalau pedagang kaki lima banyak dilaran berjualan rokok ya kasihan mereka,” katanya. (BJ13)