Home Lintas Jateng Underpass Makamhaji Langgar Undang-undang, RPJ Desak Menhub Mundur

Underpass Makamhaji Langgar Undang-undang, RPJ Desak Menhub Mundur

Underpass yang rusak akibat banjir dan genangan air

Sukoharjo, 24/11 (BeritaJateng.net) – Perbaikan yang menyasar pada betonisasi underpass Makamhaji senilai Rp. 6,6 miliar, perangkap air di saluran dan dinding diganti aluminium composite panel (ACP) dan pagar di lintasan kereta api.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Lintas Selatan Jawa, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah, Achyar Pasaribu menjelaskan, pagu anggaran perbaikan total, disediakan oleh pusat Rp 6,6 miliar.

Menurutnya, underpass Makamhaji dari awal pembangunan sudah bermasalah dengan anggaran Rp. 27 miliar. “Bisa kita lihat bersama yang di implementasikan saat ini diduga sebagai upaya menghilangkan barang bukti indikasi korupsi senilai Rp. 27 miliar dan melanggar undang undang untuk menghilangkan barang bukti project bermasalah sebelumnya,” ujar Achyar.

Sementara itu, Sa’roni Koordinator Rakyat Pendukung Jokowi (RPJ) Solo Raya menegaskan tinggi trowogan underpass Makamhaji apabila betonisasi dilakukan dari 5 meter akan menjadi 4,80 meter, dan itu melanggar undang undang, melanggar undang undang untuk menghilangkan barang bukti project bermasalah sebelumnya.

“Ini sama halnya kompromi bersama para pejabat yang berwenang untuk melanggar undang undang, sehingga proyek ini harus di hentikan. Menhub Ignatius Jonan harus turun tangan atau mundur,” tegasnya.

Ia menjelaskan, jalan yang menghubungkan Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo senilai Rp. 27 miliar yang baru berusia tiga tahun ter­sebut selalu meninggalkan masalah.

“Saat ini underpass Makamhaji kembali dibangun dengan anggaran Rp. 6,6 miliar, dan saat ini betonisasi dilakukan terlalu dipaksakan dan sangat kentara melanggar undang undang ataupun menghilangkan barang bukti kasus sebelumnya,” paparnya.

Sigit dari Satker DAOP Wilayah VI Yogyakarta saat di konfirmasi awak media menerangkan, jika yang dilakukan ini semata-mata untuk menanggulangi banjir. “Pembangunan sudah di sosialisasikan dan disepakati dengan melibatkan dari Daop VI Yogyakarta, Camat Kartasura, anggota DPRD Parwanto, kita sudah sepakat,” egasnya kepada awak media.

Sa’roni menegaskan, apakah kesepakatan bisa menjadi aturan baru untuk melanggar Undang Undang di Negara ini, Silahkan di analisa dan dicermati aturan-aturan yang sudah di jadikan sebagai ketetapan hukum di Negara ini.

“Kami akan melaporkan pelanggaran Undang Undang yang terjadi pada proyek betonisasi underpass Makamhaji ini kepada pihak yang berwajib, pelanggaran undang undang tidak bisa di biarkan dan harus di proses secara hukum, kalau Menhub Ignatius Jonan diam saja dia juga kami tuntut untuk mundur,” tegas Sa’roni Koordinator RPJ Solo Raya.

Bisa di baca secara langsung, lanjutnya, beberapa peraturan dan umdang-undang terkait pembangunan. Seperti, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/Prt/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Pasal 20 Ayat 10 tinggi ruang bebas vertikal di dalam terowongan paling rendah 5,1 (lima koma satu) meter dari permukaan perkerasan jalan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/Prt/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan Pasal. Pasal 48 ayat : (4) Tinggi ruang bebas bagi semua kelas jalan yang sebidang dengan tanah paling rendah 5 (lima) meter, serta kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari muka perkerasan jalan. (5) Tinggi ruang bebas bagi semua jalan arteri dan kolektor pada lintas atas, lintas bawah, jalan layang, dan terowongan paling rendah 5 (lima) meter, serta kedalaman ruang bebas sesuai dengan kebutuhan pengamanan konstruksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, Tentang Jalan. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, Tentang Jalan Bab VIII Ketentuan Pidana Pasal 63 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Juga termaktub dalam Pasal 64 Ayat 1 Tentang kelalaiannya mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, dengan ancaman pidana dan denda. (Bj)