Home Hukum dan Kriminal 21.000 Personil Siap Amankan Pemilu Serentak Di Jawa Tengah

21.000 Personil Siap Amankan Pemilu Serentak Di Jawa Tengah

354
0
21.000 Personil Siap Amankan Pemilu Serentak Di Jawa Tengah
           Semarang, 6/1 (BeritaJateng.net) – Kepolisian Derah Jawa Tengah menggelar Apel Operasi Mantap Praja Candi 2018, untuk persiapan pengamanan tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, di Lapangan Pancasila, Simpanglima, Semarang, Jumat. (5/1)
          Dalam Apel Operasi Mantap Praja Candi 2018 yang diikuti oleh personel Polri, TNI dan Linmas itu, dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono. Apel dilakukan tidak lain untuk mengecek kesiapan personil dalam menghadapi pilkada serentak pada bulan juni mendatang.
           Pengamanan akan dioptimalkan pada saat pencoblosan dan perhitungan suara, sebanyak  21.506 personel Polri, 5.123 personel TNI, serta 13.000 anggota linmas. mereka nantinya akan di sebar di 64 ribu 171 tempat pemungutan suara yang berada di 573 kecamatan dan 8 ribu 5 ratus 59 desa.
           “Kami menerjunkan sebanyak 21.000 personel Polri dan dibantu ribuan personel dari unsur TNI serta Linmas. Selain mengawal tahapan Pilgub Jateng, personel itu juga akan mengawal tahapan Pilkada serentak 2018 di Jateng yang akan dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Karanganyar, Magelang serta Kabupaten Temanggung,” ujarnya.
21.000 Personil Siap Amankan Pemilu Serentak Di Jawa Tengah

Condro mengharapkan tahapan Pilgub Jateng dan Pilkada serentak di tujuh kabupaten/kota berjalan kondusif, sehingga seluruh stakeholder yang berkepentingan serta didukung oleh masyarakat dapat mewujudkan selama tahapan Pilkada berjalan aman.

            “Pilkada di Jateng diharapkan bisa berjalan aman, lancar, kondusif dan damai sebagaimana komitmen bersama. Untuk mencapainya, stakeholder yang berkepentingan dan bertanggung jawab atas damainya penyelenggaraan Pilkada tersebu bisa ikutserta mewujudkan,” tuturnya.
            Pihak yang berkepentingan, lanjutnya, di antaranya penyelenggaranya, baik KPU maupun Bawaslu dari tingkat provinsi sampai kabupaten, kecamatan dan di desa harus netral dan adil. (Nh/El)