Home Hukum dan Kriminal Pemkot Semarang Harus Tegas Beri Sanksi PSK yang Kembali Mangkal Setelah Resos

Pemkot Semarang Harus Tegas Beri Sanksi PSK yang Kembali Mangkal Setelah Resos

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, S.Sos.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, S.Sos.

Semarang, 5/2 (BeritaJateng.Net) – Pemerintah kota Semarang harus tegas memberikan sanksi kepada mantan pekerja seks komersial (PSK) yang telah direhabilitasi sosial namun bekerja kembali menjadi PSK. Hal itu di sampaikan Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi, Kamis.

“Rasanya tidak tepat ya menutup tempat prostitusi tersebut, namun kalau fungsinya dikembalikan seperti semula sebagai tempat rehabilitasi sosial (Resos) agar pekerja seks komersil bisa mencari penghasilan sesuai harapan mereka dengan pelatihan-pelatihan,” paparnya.

Menurutnya, tinggal ketegasan pemerintah kota dalam hal penanganan pelacuran di kota Semarang.

“Ketika mereka sudah di didik dan di bekali, kemudian dikembalikan ke masyarakat ternyata menjadi malah kembali menjadi pekerja seks komersil maka harus ada sanksi yang di berikan,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, untuk mengatur penanganan pelacuran, DPRD Kota Semarang tengah menggodok perubahan perda nomor 10 tahun 1956.

“Yang jelas dari Banleg sudah terima surat untuk perubahan Perda nomor 10  tahun 56 yang mengatur penanganan pelacuran, karena Perda tersebut sudah tidak relevan sehingga harus di revisi,” katanya.

Ia menambahkan, perubahan Perda lebih lanjut mengenai penanganannya, sanksi serta denda. Menurut Supriyadi, fungsi dari Resos harus di kembalikan seperti semula.

“Tempat-tempat prostitusi akan dikembalikan sebagai Resos, mereka yang dididik disitu akan dikembalikan kepada masyarakat, tentunya dengan dibekali dengan ketrampilan dan keahlian yang siap pakai,” lanjutnya.

Pihaknya berharap Perda tersebut dapat menyelesaikan persoalan prostitusi yang ada di kota Semarang. (BJ05)