Home News Update IPLT Tambakrejo tak Seharusnya Ditarget PAD

IPLT Tambakrejo tak Seharusnya Ditarget PAD

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

Semarang, 20/1 (beritajateng.net) – Kalangan Dewan dari DPRD Kota Semarang menilai, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Tambakrejo seharusnya tidak perlu ditarget pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Nunung Sriyanto mengatakan, semestunya IPLT Tambakrejo sebagai fasilitas pengolah limbah tinja milik pemerintah kota tidak perlu ditarget PAD.

Menurut politikus Gerindra tersebut, target PAD yang dibebankan kepada IPLT Tambakrejo tentunya memberatkan pengelola untuk mengembangkan sarana-prasarana pengolahan limbah yang dimilikinya.

Apalagi, kata dia, kondisi IPLT Tambakrejo sekarang ini jauh dari kelayakan, seperti akses menuju ke lokasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), hingga fasilitas yang dimiliki.

“Kami dari Komisi C berencana untuk meninjau lagi IPLT Tambakrejo. Bagaimanapun, pengolahan tinja ini menjadi masalah serius yang harus dipikirkan bersama. Jangan sampai disepelekan,” katanya, Selasa (20/1).

Tinja, kata dia, merupakan limbah yang memerlukan penanganan serius agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan mengoptimalkan fasilitas IPLT Tambakrejo yang sudah ada.

Bahkan, kata dia, perlu dibangun fasilitas serupa, yakni IPLT lainnya di Kota Semarang agar pengelolaan limbah tinja tidak hanya ditangani IPLT Tambakrejo yang kondisinya sudah kurang memadai.

“Fasilitas IPLT baru nanti harus dibangun di tempat yang jauh dari permukiman. Alternatif lokasinya di daerah Genuk, Semarang, yang berada di muara Kali Babon. Lokasinya memungkinkan,” kata Nunung.

Suharsono, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang sebelumnya juga menyayangkan kondisi IPLT Tambakrejo sebagai pusat pembuangan tinja warga Kota Semarang yang dimiliki oleh pemerintah setempat.

“Jumlah SDM yang bekerja di IPLT itu hanya sembilan orang, enam di antaranya pegawai negeri sipil (PNS). Jelas tidak ideal. Bandingkan dengan IPLT di Makassar yang ditangani 55 personel,” katanya.

Belum lagi, kata politikus PKS yang juga Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Semarang itu, akses ke lokasi yang belum terbangun baik sehingga menyulitkan mobil sedot WC untuk masuk ke IPLT Tambakrejo.

Sementara itu, Kepala UPTD IPLT Tambakrejo Suhadi mengakui target PAD yang harus disetorkan sebesar Rp9 juta per bulan berasal dari penerimaan retribusi dari truk yang akan membuang limbah tinja.

“Setiap 10 hari sekali kami setorkan ke kas daerah Rp 3 juta, berarti sebulan Rp 9 juta. Selama ini, target PAD dari retribusi kami selalu terpenuhi. Itu untuk jasa pembuangan limbah,” katanya.

Perhitungan retribusi, kata Suhadi, dari setiap meter kubik limbah tinja yang dibuang dengan tarif Rp15 ribu/meter kubik, sementara jumlah limbah yang dibuang rata-rata 50 meter kubik/hari. (Bj05)