Home Hiburan 10 Point Alasan Penolakan Pembangunan Trans Studio di TBRS

10 Point Alasan Penolakan Pembangunan Trans Studio di TBRS

Wali Kota Semarang saat berdialog dengan seninam seputar Trans Studio

Trans Studio 2

Semarang, 9/3 (BeritaJateng.net) – Setelah pada Minggu malam (8/3) puluhan seniman, aktivis, pegiat seni dari Universitas di Semarang serta jajaran pengurus Dewan Kesenian Semarang (Dekase) mengadakan rembuk terkait pembangunan Trans Studio Semarang (PT. Trans Ritail Properti) di kawasan Taman Budaya Raden Saleh (TBRS).

Dalam diskusi public yang berjalan cukup alot, warga TBRS dan Dekase tetap bersikukuh menolak Trans Studio di kompleks TBRS tanpa syarat, berikut 10 point yang menjadi alasan penolakan tersebut yang disampaikan Ketua Dekase Mulyo Hadi Purnomo dihadapan Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang hadir dalam ‘rembugan’ tersebut.

1. Bahwa pembangunan Trans Studio di Komplek TBRS adalah privatisasi ruang publik. Jumlah dan persentasenya ruang publik di Semarang sudah kurang di Kota Semarang, seharusnya ditambah, bukannya dikurangi lagi.

2. Penandatanganan MoU Pemkot dengan PT Trans Ritel Property tidak didahului pembicaraan dengan entitas TBRS. dan ini sekali lagi membuktikan Pemerintah Kota Semarang lupa melibatkan masyarakat dalam pembangunan-pembangunan di Kota Semarang.

3. Pemilihan tempat di Komplek TBRS (Wonderia dan TBRS) tidak bijak, seharusnya di lokasi lain yang tidak di tengah kota untuk tujuan pemerataan pusat keramaian dan pengembangan kota.

4. Pengalihan fungsi TBRS jadi Trans Studio melanggar Perda 14/2011 tentang RTRW. Dalam Pasal 86, huruf g angka 13 disebutkan kawasan TBRS di Kecamatan Candisari sebagai pasar seni yang masuk dalam kawasan pengembangan dan peningkatan wisata alam dan cagar budaya.

5. TBRS adalah identitas kota yang sudah mengalami proses panjang dan memiliki sejarah sekian lama. Mengubah atau menghilangkan TBRS sama saja menghilangkan identitas kota dan mengurangi satu lagi indikator sebagai kota layak huni.

6. Transportasi di sekitar TBRS sudah krodit, pembangunan atau pelebaran jalan tidak menyelesaikan masalah, justru pemerintah harus membangun transportasi massal yang aman, murah, mudah, dan tepat waktu. Di samping membuat desain pembangunan yang lebih merata sehingga lalu lintas tidak menumpuk di tengah kota.

7. Trans Studio mengancam pengurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang yang sudah sangat kecil persentasenya. Kawasan TBRS masuk wilayah Kecamatan Candisari yang mana mempunyai persentase RTH terkecil di Semarang, hanya 6 persen. Pohon-pohon besar berusia ratusan tahun di TBRS merupakan penopang paru-paru kota. Kami melihat pembangunan Trans Studio tidak akan bisa mempertahankan RTH tersebut. TBRS juga memiliki sendang yang airnya menopang kehidupan warga sekitar. Dikhawatirkan akses air bagi warga akan tertutup jika TBRS beralih menjadi Trans Studio.

8. Soal wacana akan menyinergikan seniman dengan Trans Studio, kami anggap bukan solusi. Sebab sudah banyak kasus dalam pembangunan privatisasi ruang publik, adanya janji akan melibatkan masyarakat hanya angin surga yang tak pernah direalisasikan. Contoh: Wisma Pancasila yang kini jadi Krakatau Ballroom Hotel Horison, Gedung GRIS, dan Wonderia.

9. Trans Studio tidak dinikmati oleh bagian terbesar masyarakat semarang, hanya orang berduit yang bisa masuk karena harga tiket yang mahal. Justru pemkot harus memperhatikan pariwisata yang murah dan nyaman di Kota Semarang yang bisa dijangkau semua kalangan.

10. Sebagai ibukota provinsi, pemkot harus membangun strategi kebudayaan yang jelas didukung fasilitas ruang proses seni budaya. Mendukung pemkot untuk membangun TBRS dengan perspektif kebudayaan sebagai wujud poin ketiga dalam Trisakti Bungkarno yakni berkepribadian dalam kebudayaan. (Bj05)

 

Advertisements