Home Ekbis ‪Jatuh Bangun Pengusaha Kayu Urus SVLK

‪Jatuh Bangun Pengusaha Kayu Urus SVLK

IKM Kayu

Surat Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK secara resmi siap diberlakukan pemerintah pada tahun 2016 mendatang. Pemberlakuan SVLK ini ditujukan agar kayu yang telah diolah menjadi bahan baku jadi dan kemudian diekspor ke keluar negeri ini memiliki legalitas yang jelas. Bila kayu tersebut bukanlah kayu ilegal.

Hanya saja banyak pengusaha kayu yang kesulitan mengurus SVLK. Seperti apa saja hambatan yang mereka hadapi selama mengurusi SVLK. Dan bagaimana para pengusaha ini bertahan agar tetap bertahan hidup. Berikut penelusuran wartawan BeritaJateng.net Dian Tanti Burhani.

————————

Jatuh bangunnya pelaku usaha hasil kayu dan turunannya untuk bertahan hidup di tengah terpuruknya ekonomi Indonesia sejak beberapa waktu terakhir ini membuat pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) terkesan cuek dengan aturan pemerintah yang menyatakan produk kayu dan turunannya wajib memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Selain bertujuan untuk menghindari perdagangan kayu ilegal, pemberlakuan SVLK ini merupakan program kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa.

Sebagai sistem pelacakan kayu serta untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia memiliki legalitas yang sah.

Namun kenyataannya masih banyak pengusaha yang enggan mengurus dan condong memilih bertahan hidup tanpa ada SVLK. Padahal pemerintah bertekad melindungi kayu alam Indonesia agar bisa terbebas dari pembalakan liar dan perdagangan gelap.

Seiring kebijakan negara-negara eropa yang mewajibkan semua kayu yang masuk ke negaranya harus jelas asal-usul kayu dan bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya bukan kayu ileggal.

Pemerintah semakin gencar mensosialisasikan pada semua perajin kayu dan turunannya agar tidak menggunakan kayu ilegal untuk menyelamatkan hutan Indonesia.

Langkah ini diambil pemerintah Indonesia agar buyer dari luar negeri terutama dari negara-negara eropa tidak ragu lagi membeli kayu dari Indonesia. Karena dengan adanya SVLK, kayu asal Indonesia semakin jelas asal usulnya, bukan berasal dari pembalakan liar.

Sehingga disisi lain Indonesia pun pada akhirnya mampu menekan perdagangan kayu secara ilegal yang belakangan ini marak di Indonesia.

Selain produk kayu Indonesia terjamin keabsahannya, daya saing produk semakin meningkat. Sehingga diharapkan akan berimbas pada naiknya tingkat kesejahteraan perajin kayu IKM.

Terbukti adannya keharusan para pelaku ini memiliki surat-surat yang jelas serta langkah pemerintah gencar mengelar operasi illegal logging, pasokan kayu pada pengrajin  juga semakin sulit. Terutama jenis kayu alam. Kalaupun ada harga jualnya pasti selangit.

Kementerian Kehutanan sebagai garda terdepan terus melakukan sosialisasi terkait penerapan SVLK, kepada pelaku industri kayu mulai dari pedagang kayu gelondongan hingga perajin mebel siap ekspor.

Selain harus memiliki dokumen legalitas perusahaan, pengusaha pengolahan indutri kayu  pengolah kayu harus bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa kayu yang ditebang berasal dari pohon dan blok hutan yang sesuai dengan aturan perundangan. ‘Bibit, bebet, bobot kayu’ harus jelas dan dibuktikan dengan dokumen  administratif yang sekarang aturannya lebih sederhana.

Dimana pemilik bisa mengeluarkan ‘surat jalan’ kayu miliknya tanpa melalui ijin aparat desa setempat.
IKM ‘Cuek’ Dengan SVLK Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan terus mendorong agar semua pelaku industri perkayuan harus ‘berbandrol’ SVLK. Termasuk industri mebel dan kerajinan berbahan dasar kayu.

Saat pengusaha dengan skala ekspor dipusingkan dengan pengurusan dokumen legalitas kayu agar barangnya bisa dieksport. Pengusaha kayu IKM justru memeras otak memasarkan produknya di dalam negeri.

Di pilihanya pangsa pasar lokal oleh para pelaku IKM ini, agar mereka mampu bertahan hidup. Pasalnya bila mereka ikut-ikutan mengurus SVLK, selain terlalu rumit juga mereka beranggapan biaya yang dikeluarkan terlalu mahal.

Meski bermain dipasar lokal, industri  IKM  ini belumlah bisa bernafas lega. Apalagi kondisi ekonomi semakin tak menentu berimbas dengan banyaknya industri IKM yang akhirnya ‘lenyap’ secara pelan dan menghilang akibat lesunya perekonomian.

Pasang surut industri kayu di Indonesia makin diperumit dengan pemberlakuan legalitas kayu untuk mengetahui asal-usul kayu. Pengusaha usaha kecil dan menengah mengakui  SVLK sangat rumit bagi para pengusaha kayu dan turunannya.

Sebab, pengusaha pengolah kayu harus bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa kayu yang ditebang berasal dari pohon dan blok hutan yang diperbolehkan dalam aturan tersebut. Mereka pun juga harus bisa membuktikan secara administratif, dan memenuhi berbagai sertifikasi.

“Saya tidak punya SVLK, sudah mengajukan proposal tapi sampai saat ini belum ada jawaban,” keluh Sunaryo salah satu pelaku IKM saat ditemui BeritaJateng.net belum lama ini.

Gunakan Deklarasi Ekspor (DE), Agen, dan Pasar Lokal Untuk Bertahan

Rumit juga mahal, itu anggapan sebagian besar pengusaha perkayuan ketika ditanya pengurusan SVLK. Kebanyakan pelaku industri perkayuan merasa tidak siap untuk mengurus perijinan yang sangat rumit, dan berbiaya tinggi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Perdagangan menerbitkan deklarasi ekspor (DE). Sehingga IKM tanpa SVLK, sampai tenggat waktu tertentu  masih diizinkan untuk menggunakan deklarasi ekspor (DE). Dengan syarat eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK).

Deklarasi Ekspor (DE) adalah bentuk kepedulian pemerintah bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang melakukan ekspor, namun belum memiliki SVLK. Sayangnya DE yang diharapkan mampu untuk  meringankan beban IKM dan menunjang peningkatan ekspor produk industri mebel dan kerajinan khususnya negara Uni Eropa justru belum berfungsi maksimal.

Meski pemerintah sudah memperbolehkan penggunaan Deklarasi Ekspor (DE) agar bisa masuk ke Eropa, namun di beberapa daerah banyak yang produknya ditolak masuk oleh pasar Uni Eropa, dimana syarat masuk harus gunakan SVLK dan tidak ada DE.

Wakil Ketua  Asosiasi  Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia  (Asmindo) Solo Adi Dharma Santoso, menyebutkan jika memang ada perusahaan ekspor menggunakan DE kemudian ada penolakan dari negara penerima, berarti itu ada sesuatu yang salah.

DE sendiri adalah aturan dari pemerintah, di mana IKM yang sudah memenuhi syarat tidak perlu ada sertifikasi dokumen V Legal tapi cukup dengan DE saja.

“Jika sampai ada yang ditolak mungkin hanya karena ada kesalahan sistem saja dan itu harus segera ditangani agar tidak ada masalah dalam ekspor,” jelasnya.

Namun sejauh ini, anggota Asmindo Solo masih bertahan menggunakan DE untuk ke Uni Eropa, dan masih diterima. Produk asal Solo Raya sendiri masih didominasi oleh pasar Eropa.

Bertahan Dengan Pasar Lokal

Pusing dengan rumitnya standar legalitas kayu,  pelaku IKM di wilayah Klaten mengaku, adanya program pemerintah yang mengharuskan pelaku usaha skala kecil juga harus memiliki dokumen SVLK terkait legalitas kayu sangat merepotkan dan juga memberatkan.

ND (60) salah satu pelaku usaha IKM produk kerajinan dari kayu olahan yang meminta namannya tidak dipublikasikan mengaku saat ini sudah cukup sulit bertahan hidup.

Usahanya hanya mengandalkan pesanan rangka kayu untuk kerajinan  dari pabrik besar skala ekspor yang banyak terdapat di wilayah perbatasan Klaten-Sukoharjo.

“Bukan hanya saya saja tapi juga hampir sebagian warga di sekitar desa juga menerima pesanan pabrik untuk diekspor keluar,” jelasnya.

Sebelumnya ND mengaku membuat produk furniture untuk disetor ke pemilik mabel di berbagai wilayah. Hasilnya cukup besar juga. Hingga memiliki karyawan hingga puluhan orang.

Saat terjadi krisis tahun 2008, produksinya berhenti total karena beberapa toko mebel yang sering di pasok ND menutup usahanya karena bangkrut.

ND yang saat ini hanya dibantu empat orang pegawainya mengaku saat ini kesulitan dalam operasional usahanya, pasalnya semua bahan baku sudah naik. Sedangkan harga yang ditawarkan dari pabrik bertahan di angka yang sama.

Bila dirinya nekat menaikan harga produksinya, jelas pabrik bermodal besar yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya itupun akan beralih ke pengrajin lain yang mau mengerjakan dengan harga sesuai ketentuan pabrik.

ND kemudian mengajak untuk masuk ke gudang miliknya yang berada di belakang tempat produksinya. Nampak tumpukan rangka kayu berbagai ukuran berjajar di dalam gudang.

“Untuk ukuran kecil, dihargai Rp. 55 ribu, sedangkan ukuran besar dihargai Rp. 110 ribu,” jelasnya sambil menunjukkan hasilnya.

Pabrik, ungkap ND, tak hanya seenaknya saja menentukan harga sesuai standarnya. Merekapun hanya menunjukkan gambar seperti bentuk prodak yang mereka inginkan. Termasuk ukuran serta ketebalan kayu. Untuk bahan baku kayu, ND mengaku dia juga yang harus menyediakannya.

Selama ini harga yang ditawarkan pabrik setelah dikakulasi masih sesuai dengan kemampuannya. Namun, bila tetap terus bertahan dengan harga yang sama, sedangkan harga beli kayu mengalami lonjakan, maka dengan berat hati ND akan menghitung ulang, dari harga pabrik.

Jika ada lebihnya maka meski untung tipis, ND mengaku tetap akan menerimannya. Namun bila tidak, maka ND siap untuk melepaskannya. Dan minta pabrik tersebut mencari ke pengrajin lain.

“Harga barang mentah (kayu) selalu naik, sementara pabrik memberi harga sama tidak ada kenaikan. Padahal kita sebagai pengrajin kecil ya kerepotan. Saya harus bayar pegawai maka dengan keuntungan tipis ya terpaksa diambil. Dari pada ‘ora obah ora mamah’ (tidak bekerja), ya terpaksa diambil,” keluhnya.

Bila ND memilih bertahan hidup dengan menggantungkan usahanya ke industri mebvel berskala besar. Lain halnya dengan yang diambil oleh Sumartoyo. Sebagai pelaku IKM, Sumartoyo lebih memilih bertahan hidup dengan penjualan melalui pameran yang rutin digelar di berbagai daerah.

Meski sempat mengekspor produknya ke luar negeri namun dirinya mengaku tidak mengantongi SVLK. Karena kendala itulah, akhirnya dirinya memasarkan prodaknya melalui agent yang ada di Indonesia.

“Biasanya agen saya berasal dari Surabaya. Selain itu untuk kelangsungan pemasaran usaha, saya sering ikut pameran dan pelatihan,” katannya.

Sumartoyo, warga Desa Bulu, Kecamatan Jaten, Karanganyar mengaku hasil dari pelatihan dan pameran uangnya untuk membiayai produksinya berupa kerajinan kayu yang di batik. Seperti meja atau papan catur berornamen batik yang sudah diekspor ke China, India juga Belanda.

Jelas, semakin banyaknya pelaku IKM yang bermain di pasar lokal membuat pertarungannya semakin memanas. Apalagi, tak sedikit para pengusaha skala ekspor ke pasar lokal yang tidak harus mencantumkan SVLK. Pengusaha melihat peluang pasar dalam negeri  potensinya terbuka cukup luas.

Kiswadi salah satu pelaku perdagangan kayu eksport asal Wonogiri menyebutkan permintaan dari pasar lokal mulai meningkat. Belum lagi tahun depan, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan, jangan sampai pasar dalam negeri justru kebanjiran produk asing.

“Jangan sampai produk kita kalah dengan produk asing, dengan catatan produknya harus inovatif baik desain maupun bahan baku juga jangan monoton, meski jati tetap jadi pilihan utama,” ungkapnya. (BJ24)/bersambung